Wamendagri Ribka Imbau Pemda Papua Pegunungan Dukung Pelaksanaan Program Strategis Nasional
- Kemendagri
VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Pegunungan agar mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Sekolah Rakyat.
“Kita ingin memastikan sampai ke pemerintah daerah apakah program ini sudah sampai atau belum, itu tugas Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (29/7/2025).
Ia menegaskan pentingnya dukungan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap program strategis nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut juga menyebutkan adanya sanksi bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak mendukung program strategis nasional. “Ada konsekuensi yang harus dipatuhi oleh pemerintahan daerah,” jelasnya.
Ribka mengatakan, program strategis nasional tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan dari Pemda. Oleh karena itu, program yang disusun oleh kepala daerah semestinya selaras dengan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Ia mengimbau kepala daerah agar memerintahkan jajarannya, seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemendagri juga melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan yang disusun daerah terkait keselarasan tersebut.
Ia menyebutkan, banyak keuntungan bagi Pemda jika menyelaraskan program dengan pemerintah pusat. Ribka mengatakan, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran bagi program strategis nasional. Jika Pemda menyelaraskan program, maka anggaran tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah.
“Saya ingin supaya kita betul-betul buat program itu terkoneksi dengan pemerintah pusat. Jadi kita naikkan program itu bisa terkoneksi dan dana itu bisa tersedia untuk kita,” ujarnya.
Di sisi lain, pada kesempatan tersebut, Ribka juga menekankan pentingnya memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo menargetkan pada 2029 pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh daerah, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.
Selain itu, Ribka juga menyinggung pentingnya pengendalian inflasi daerah yang berdampak terhadap harga barang dan jasa. Menurutnya, salah satu penyebab inflasi adalah distribusi bahan pangan. Karena itu, diperlukan kebijakan subsidi transportasi distribusi bahan pangan agar harganya terkendali.
Turut hadir dalam forum tersebut Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, para bupati se-Provinsi Papua Pegunungan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Pegunungan, dan pejabat terkait lainnya. Pada kesempatan itu, Wamendagri Ribka bersama para kepala daerah berdialog membahas berbagai persoalan di Provinsi Papua Pegunungan.
Dana Pemda Rp 233 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Kalau Uangnya Nganggur, Kita Ambil
Purbaya bakal menarik kembali dana Pemda yang mengendap di perbankan, dengan perkiraan mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025.
