PDIP: Pikiran Kwik Kian Gie Selalu Kritis
- VIVAnews/Muhamad Solihin
Jakarta, VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengenang sosok mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Kwik Kian Gie yang wafat pada Senin malam, 28 Juli 2025. Menurut dia, Indonesia kehilangan ekonom gigih yang terus menyuarakan idealisme.
“Semalam, Pak Kwik Kian Gie, meninggalkan kita diusia 90 tahun. Kita kehilangan ekonom gigih, guru bangsa yang terus menyuarakan idealisme hingga akhir hayat,” kata Said melalui keterangannya pada Selasa, 29 Juli 2025.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengenang awal mula bertemu dengan mendiang Kwik Kian Gie pada tahun 1998. Ketika itu, Said sebagai Sekretaris PDI Kabupaten Sumenep ikut rapat koordinasi di Kantor DPD PDI Jawa Timur. Saat itu, rapat dipimpin oleh Ketua DPD PDI Jawa Timur, Marsusi.
“Saat itu Pak Kwik hadir sebagai pembicara kunci, sekaligus Ketua Balitbangpus DPP PDI. Teringat dalam kenangan momen itu, Pak Kwik dengan cakapnya mengulas persoalan persoalan ekonomi bangsa. Ekonomi kita semuanya impor. Kita cuma menjadi bangsa perakit cetusnya lantang,” ujarnya.
Kata Said, pikiran-pikiran Kwik selalu bernas dan kritis, terutama soal ekonomi dan politik. Bahkan, lanjutnya, Kwik tidak peduli mau berada di dalam maupun di luar kekuasaan tetap meneguhkan sikap politik dan kepribadiannya tidak berubah.
“Idealisme menjadi rel penyangga sekaligus “hakim” untuk menentukan langkah-langkahnya. Kecintaannya terhadap republik ini tidak surut dibarter oleh apapun,” ungkapnya.
Saat krisis 1997/1998, Said menyebut Kwik menonjol sebagai figur terdepan mempersoalkan skema penyelesaian ala IMF terhadap utang para obligor. IMF dan sejumlah menteri di kabinet menyetujui skema pengambil alihkan aset para obligor atas utang mereka di bank yang diambil alih oleh BPPN.
“Pak Kwik menilai, sejumlah aset perusahaan yang disita BPPN jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah utang, sebab asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajibannya. Pak Kwik kalah dalam keputusan ini, namun beliau tetap berdiri dengan kepala tegak,” ucapnya.
Pada tahun 2004, kata Said, Presiden RI Megawati Soekarnoputri memerintahkan Kwik selaku Kepala Bappenas untuk mengelola sendiri Blok Migas di Cepu dari Exxon Mobil (EM) yang berposisi sebagai technical assitance contract (TAC) yang akan berakhir 2005.
