Prabowo Inginkan Solusi Damai dengan Malaysia soal Ambalat

Presiden RI Prabowo Subianto usai menghadiri konvensi sains di ITB
Sumber :
  • Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan solusi damai dengan pemerintah Malaysia terkait penyebutan istilah Laut Sulawesi di wilayah Ambalat

Prabowo: Persoalan Perbatasan Negara Warisan Penjajah

Diketahui, Malaysia dalam Peta Baru Malaysia 1979 memilih sebutan Laut Sulawesi untuk perairan Blok ND6 dan ND7. Malaysia menolak menggunakan istilah 'Laut Ambalat' yang kerap digunakan Indonesia. 

"Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu," kata Prabowo kepada wartawan usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 di Sabuga, ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.

Prabowo Targetkan 770 Ribu Rumah Didukung APBN 2026, Masuk Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat

Prabowo menekankan, itikad baik harus datang dari kedua belah pihak. Dia menyebut pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dengan Malaysia.

"Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik," tegas Prabowo.

IHSG Ditutup Anjlok Setelah Sempat Mejeng di Atas 8.000

Dilansir dari ANTARA, Pemerintah Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai "Ambalat", layaknya istilah yang digunakan oleh Indonesia.

"Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim kita di Laut Sulawesi," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato' Seri Mohamad Hasan.

Menlu Malaysia menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah terkait.

Selain itu, Menlu menyatakan Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya.

Hal tersebut, menurutnya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan," kata Menlu Malaysia. 

 

Presiden Prabowo Subianto saat pidato dalam sidang tahunan MPR RI

Prabowo Janji Basmi 'Lintah Darat' Lewat Kopdes Merah Putih, Targetnya Ekonomi Desa Bangkit

Presiden Prabowo Subianto bertekad menghapus lintah darat dari Indonesia dengan memperkuat peran Kopdes Merah Putih. Targetnya, ekonomi desa bangkit dan terbebas rentenir

img_title
VIVA.co.id
15 Agustus 2025