Puan Tegaskan Siap Dukung Prabowo 'Sikat' 1.063 Tambang Ilegal

Ketua DPR RI Puan Maharani di sidang tahunan MPR RI 2025
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan pihaknya akan mendukung penuh langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam menindak tegas 1.063 tambang ilegal

Puan Bicara Peluang Megawati Ikuti Upacara HUT ke-80 RI di Istana

"Ya tentu saja kami sangat optimis dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden Prabowo, kami siap mendukung, dan bagaimana semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2025.

Puan menuturkan, semangat Prabowo terkait penegakan tambang ilegal itu sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. 

Ditunjuk Kembali Jadi Sekjen PDIP, Hasto Belum Dapat Tugas Khusus dari Megawati

Dalam pasal itu, menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai negara dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

"Bahwa penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden harus kita dukung," tandas dia.

Cek Fakta: Prabowo Klaim Kemiskinan RI 2025 Terendah Sepanjang Sejarah

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bakal menindaktegas oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal. Sebab, ia mengaku mendapat laporan soal banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di Tanah Air, dan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam pidato sidang tahunan MPR/DPR dan DPD RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.

“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun,” ucap Prabowo.

Maka itu, Prabowo mengingatkan seluruh pihak bahwa dirinya tidak segan untuk menindak tegas para oknum, meski berpangkat Jenderal dalam TNI-Polri sekalipun.

“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata dia. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya