Komisi VIII DPR Ingatkan Menteri Haji Tak Korupsi: Jangan Sakiti Perasaan Umat Islam!
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq mewanti-wanti Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan untuk tidak terjebak masalah korupsi.
Hal itu ditegaskan Maman merespons pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Menurut dia, kehadiran kementerian ini menandai keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Namun, dia mengingatkan, agar tidak ada lagi kasus korupsi terkait kuota haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk ini.
“Kami tentu menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai kementerian ini terjebak pada masalah klasik, yakni korupsi. Kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada tahun 2024 harus menjadi peringatan keras. Itu tidak boleh terulang kembali,” kata Maman, Kamis, 11 September 2025.
Maman menjelaskan, Komisi VIII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap Kementerian Haji dan Umrah.
Sebab, praktik korupsi dalam pengelolaan haji bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti perasaan umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima dengan penuh pengorbanan.
“Setiap tahun jutaan umat Islam menabung selama bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci. Ketika ada penyalahgunaan kuota atau penyimpangan anggaran, itu artinya negara gagal melindungi hak jemaah. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” ujarnya.
Maman juga menekankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji ke depan harus semakin profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
Hal ini mencakup manajemen kuota, sistem digitalisasi pendaftaran, transparansi biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi yang layak, hingga penguatan layanan kesehatan.
“Jemaah haji harus berangkat dengan tenang dan kembali dengan selamat. Negara berkewajiban memastikan semua aspek perjalanan dan ibadah berjalan lancar. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang profesional, bukan sekadar seremoni atau kepentingan politik,” ungkap Maman.
Selain itu, politisi asal Dapil Jawa Barat IX itu juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah, DPR, ormas Islam, dan masyarakat sipil dalam pengawasan haji. Ia menyebut, pengawasan publik yang kuat adalah kunci agar kementerian baru ini tetap berada di jalur yang benar.
“Kami di DPR siap bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun sistem penyelenggaraan haji yang bersih. Namun, kami juga akan menjadi mitra kritis agar setiap rupiah dan setiap kuota haji digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah,” pungkasnya.
