HIMAPOLINDO Gandeng Baleg DPR RI, Mahasiswa Didorong Jadi Penentu Arah Demokrasi Indonesia
- IST
Surabaya, VIVA – Demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi, dominasi oligarki, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Di tengah situasi ini, suara generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi sangat penting untuk memastikan arah kebijakan bangsa tidak menyimpang dari cita-cita Pancasila.
Kesadaran itu yang mendorong Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOLINDO) Wilayah 6 bekerja sama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Menguatkan Demokrasi melalui Meaningfull Participation: Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila" pada Senin (15/9/2025) di UIN Sunan Ampel Surabaya.
Acara ini diikuti lebih dari 230 peserta dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma, UIN Mataram, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, hingga Universitas Udayana.
Kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah ini mencerminkan keinginan kuat generasi muda untuk terlibat aktif dalam penguatan demokrasi Indonesia.
Penguatan Partisipasi Publik Bermakna, HIMAPOLINDO Gandeng BALEG DPR RI
- IST
Ketua Baleg DPR RI: Suara Mahasiswa Adalah Bentuk Nyata Pancasila
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi wujud nyata dari Meaningful Participation.
"Saya sendiri sedang memaknai apa arti partisipasi bermakna itu, yaitu ketika suara publik benar-benar didengar dan berpeluang memengaruhi arah kebijakan. Jangan sampai forum seperti ini hanya jadi formalitas, karena esensinya adalah membuka ruang bebas bagi masyarakat untuk terlibat aktif. Dengan begitu, proses legislasi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila bisa lahir dari dialog, gotong royong, dan aspirasi yang inklusif," kata Bob Hasan dalam keterangannya, Selasa 16 September 2025.
Menurutnya, keterbukaan adalah kunci dalam proses dialog antara pemerintah dan masyarakat.
"Itulah Pancasila yang universal, luas, dan menjadi milik bangsa kita. Pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati secara beragam," ungkapnya.
Bob Hasan juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal, melainkan demokrasi yang berakar pada Pancasila.
“Demokrasi kita ada dalam sila ke-4 dan sila ke-5, tetapi tetap dijaga oleh sila 1, 2, dan 3. Jadi jangan membuat ideologi itu rumit. Ideologi harus dipahami secara sederhana: ide, gagasan, dan logika,” tambahnya.
HIMAPOLINDO Ingatkan Bahaya Oligarki
Ketua Umum HIMAPOLINDO, Thariq Rifqy Verdyansyah, menekankan bahwa meaningful participation bukan hanya hadir di forum atau sekadar memberi komentar, melainkan keterlibatan rakyat secara substansial dalam menentukan arah kebijakan.
"Negara demokratis harus membuka ruang dialog yang sejati, di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan dalam setiap keputusan," ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya penguatan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan asas kekeluargaan dalam pengelolaan ekonomi Indonesia.
"Semangat pasal ini harus menjadi landasan agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ungkap Thariq.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan dukungan solidaritas kepada perjuangan masyarakat di Desa Pelanjau Jaya, Desa Teluk Bayur, dan Desa Suka Karya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang sedang memperjuangkan lahan dari cengkeraman perusahaan sawit.
Partisipasi Publik Jadi Penentu Masa Depan Demokrasi
FGD ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Baleg DPR RI Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Mayjen TNI (Purn) Sturman Pandjaitan, S.H. (Wakil Ketua Baleg), Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Kapoksi Golkar), Martin Manurung, S.E., M.A. (Kapoksi NasDem), H. A. Iman Sukri, M.Hum. (Kapoksi PPP), I Nyoman Parta, S.H. (Kapoksi PDIP), Ir. Sumail Abdullah (Kapoksi Gerindra), Dr. Daniel Johan, S.E., M.M. (Kapoksi PKB), Dr. Benny K. Harman, S.H. (Kapoksi Demokrat), serta akademisi dan perwakilan organisasi mahasiswa.
Diskusi berlangsung dinamis dengan mahasiswa yang menyampaikan pandangan kritis dan pertanyaan substantif mengenai urgensi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, tantangan demokrasi di era oligarki, hingga strategi memperkuat keterlibatan publik dalam setiap proses legislasi.
