Tiga Hakim dan Satu Panitera PN Jaksel Dilaporkan ke Bawas MA atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik
- VIVA / Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Tiga hakim dan satu panitera di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan diadukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) atas dugaan pelanggaran kode etik.Â
Mereka adalah yaitu Raditya Baskoro, Abdullah Mahrus, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, dan Erik Yuswanto
Pengaduan ini diajukan oleh Noverizky Tri Putra, seorang advokat dari kantor hukum A.M. Oktarina Counsellors at Law.
Ketiga hakim tersebut sebelumnya membatalkan keputusan inkrah melalui gugatan perlawanan (verzet).
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- vivanews/Andry Daud
Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Noverizky pada tahun 2023 terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia dan beberapa pihak terkait, dengan nomor perkara 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.
Gugatan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum tidak membayarkan uang sebagai legal fee.
Setelah para tergugat dan turut tergugat tidak pernah hadir dalam lima kali panggilan sidang, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang berbeda diketuai oleh Akhmad Nakhrowi Mukhlis memutus perkara ini secara verstek (tanpa kehadiran tergugat) pada 2 Januari 2024.Â
Putusan itu menghukum Kedutaan Besar Arab Saudi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp375 juta kepada Noverizky.
Jurusita PN Jakarta Selatan telah memberitahukan isi putusan kepada Kedutaan Besar Arab Saudi pada 17 Januari 2024, namun pihak kedutaan menolak menandatanganinya.
Berdasarkan hukum acara, putusan tersebut seharusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada 31 Januari 2024, atau 14 hari setelah pemberitahuan.
Noverizky kemudian mengajukan permohonan aanmaning atau teguran kepada Ketua PN Jakarta Selatan untuk memerintahkan Kedutaan Besar Arab Saudi memenuhi kewajibannya. Permohonan ini dikabulkan dan penetapan aanmaning dikeluarkan pada 30 Januari 2025.
Aanmaning merupakan tindakan yang dilakukan Ketua Pengadilan untuk mengingatkan pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.
Aanmaning merupakan salah satu tahapan dalam penyelesaian perkara eksekusi
Meski putusan sudah inkracht, Kedutaan Besar Arab Saudi justru mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas putusan verstek tersebut pada 25 Februari 2025.
Perkara ini didaftarkan secara manual karena putusan verstek sudah berstatus berkekuatan hukum tetap di sistem e-court MA.
Seiring berjalannya sidang verzet, Noverizky terkejut saat hakim menyampaikan putusannya, dimana eksepsi dari pihaknya ditolak secara keseluruhan.
Hakim juga membatalkan putusan verstek Nomor 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, sekaligus menolak gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;
Noverizky mencurigai adanya pelanggaran kode etik dan ketidaknetralan majelis hakim dalam memutus perkara verzet ini.
Tuduhan Pelanggaran Kode Etik
Noverizky menduga ketiga hakim telah melanggar kode etik karena mereka dinilai mengabaikan fakta persidangan bahwa putusan verstek telah berkekuatan hukum tetap, sebuah hal yang seharusnya diketahui oleh hakim.
"Kami juga mencurigai adanya ketidaknetralan dari majelis hakim, mengingat pengurusan perkara semacam ini seharusnya sudah sangat familiar bagi mereka," ungkap Noverizky melalui pernyataan tertulisnya, Jumat 19 September 2025.
Nove menambahkan, pengaduan ke Badan Mahkamah Agung ini diajukan dengan harapan dapat memastikan integritas peradilan dan penegakan hukum yang adil tanpa memandang status pihak yang berperkara.
"Kami sekaligus juga ingin mengingatkan bahwa tindakan tiga hakim ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Dimana, perkara-perkara yang sudah incracht bisa digugurkan dengan verzet," katanya.Â
Selain membuat laporan ke Dewan Pengawas MA, Noverizky juga memastikan akan menempuh langkah lanjutan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.
"Saya masih percaya penegak hukum lain masih punya kredibilitas dan kewarasan. Makanya saya akan lawan putusan dari tiga hakim PN Jaksel ini," katanya.
Di sisi lain, Noverizky juga mempertimbangkan akan menyurati Menteri Hukum bahkan Presiden Prabowo untuk mencari keadilan.
Sementara itu, saat dihubungi, juru bicara PN Jaksel Rio Barten mengaku belum menerima pemberitahuan ataupun surat resmi terkait dengan pelaporan tersebut.
"Penanganan perkara sudah dijalankan sesuai ketentuan dan kami menghormati hak para pihak untuk menentukan sikapnya atas putusan. Kami juga menghormati dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku terkait proses yang mengikuti tindakan pelaporan tersebut," katanya.
