Soroti Dominasi Liberalisme, Jazuli PKS: Harus Serius Dikoreksi

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf (kiri) dan Ketua F-PKS di DPR Jazuli Juwaini
Sumber :
  • Dok. PKS

VIVA – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara yang sudah final. Menurutnya, Pancasila harus dijadikan sebagai working ideology untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya. Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus jadi working ideology yang memandu kebijakan negara dan tata kehidupan berbangsa," kata Jazuli, dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 2 Juni 2022.

Dia menekankan aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia bilang hal ini kerap kali diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara. 

Menurutnya, kebijakan sektor ekonomi masih jauh dari semangat nilai Pancasila. Kata dia, hal ini harus serius dipersoalkan.

Monumen Pancasila Sakti

Photo :
  • tvOne/Irfan

Pun, dia menyinggung masih adanya kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi.

"Harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan dampak jika dominasi ekonomi liberal kapitalistik serta keberpihakan kebijakan pada oligarki tidak dikoreksi. Hal ini memunculkan asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan makin jauh dari harapan.  Kondisi itu secara nyata akan melemahkan ideologi Pancasila.

PKS Susun Agenda Politik: Bertemu Prabowo jadi Prioritas, Lanjut Pimpinan Parpol

"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik," jelas Jazuli. 

Maka itu, kata Jazuli, PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki tapi tidak terhadap keadilan sosial. "Di antaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dll," tuturnya. 

PKS Minta Pemerintah Tak Pilih Kasih Tindak Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Kemudian, Jazuli mengatakan PKS juga menolak kebijakan penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti tarif dasar listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM). 

"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," tutur Jazuli.

Almuzzamil Yusuf soal Usulan Pemakzulan Gibran: PKS Hormati Dinamika Politik yang Ada
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid

DPR Ingatkan Kopdes Merah Putih Jangan Sampai Gagal seperti KUD

Komisi VI DPR RI wanti-wanti Koperasi Desa Merah Putih tak gagal seperti KUD.

img_title
VIVA.co.id
23 Juli 2025