Elektabilitas Ketum Parpol Lemah Versi Survei, Partai Gelora: Susutnya Kualitas Demokrasi
- YouTube VIVA
VIVA Politik - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Gelora Rico Marbun menyoroti hasil survei politik yang menempatkan ketua umum kalah bersaing melawan figur non parpol. Fenomena hasil survei jelang Pilpres 2024Â itu menjadi catatan Rico.
Dia mengkritisi mestinya pimpinan parpol punya status kader terbaik alias nomor satu. Tapi, di survei malah dikesankan lemah bersaing dengan figur-figur dari luar parpol.
"Yang kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu kan pasti pimpinanya kan. Nah itu dikondisikan seakan-akan selalu lemah dibandingkan dengan orang-orang luar," kata Rico dalam diskusi VIVA The Interview Coffee Session yang dikutip pada Jumat, 20 Januari 2023.
Menurut Rico, hal itu diduga ada benturan antara figuritas pimpinan parpol dengan opini yang dibangun dari survei. Ia menyinggung soal dugaan oligarki modal dalam hasil survei.
Ia bilang jika kondisi hasil survei seperti dibiarkan maka akan berpengaruh negatif terhadap demokrasi di Tanah Air.
"Kalau ini dibiarkan terus menerus, itu yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi," jelas Rico.
Dia bilang seperti itu karena dirinya paham terkait survei politik. Rico pernah memiliki lembaga survei Median.
"Saya ambil contoh sederhana saja ini, semua surveinya. Karena saya dulu punya lembaga survei," sebut Rico.
Diskusi VIVA The Interview Coffee Session.
- VIVA.co.id/Feri Damayanti
Pun, dia menyebut jika bicara parpol maka akan mirip hasilnya. Tapi, begitu bicara capres maka hasilnya beda.Â
"Begitu bicara capres, beda-beda. Jauh beda nih. Yang satu dukung Ganjar, yang satu dukung Prabowo, yang satu dukung Anies," ujar Rico.
Bagi dia, hasil survei tak mungkin semuanya benar ya. "Pasti ada yang nggak benar ini. Nah, ini ada situasi, lanjutnya.
Makan itu, dia mewakili Partai Gelora menghargai parpol yang berani mendekrasikan ketua umumnya sebagai capres. "Karena itu fungsi partai politik. Tinggal nanti kan kita tunggu," sebutnya.
Â
Myanmar Tetapkan Darurat Militer 90 Hari di Sejumlah Wilayah Jelang Pemilu
Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang aman untuk pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026.
