Guspardi PAN Harap Ketua DPR Puan Maharani Lapang Dada Dikritik BEM UI
- DPR RI
VIVA Politik – Anggota DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menilai kritik yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap DPR RI, berlebihan. Namun di sisi lain, dia berharap pihak yang dikritik termasuk Ketua DPR Puan Maharani hingga Presiden Joko Widodo, berlapang dada.
Diketahui, BEM UI mengkritik DPR dengan membuat meme Ketua DPR Puan Maharani. Ia menilai kritik tersebut tidak elok.
"Melakukan kritikan itu silahkan, karena kami adalah negara demokrasi, tetapi terkendali, tidak perlu emosi dan sebagainya. Harus dilakukan secara elok, secara santun, tidak berlebihan," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat, 24 Maret 2023.
Guspardi mengakui, jika masyarakat bebas menyampaikan kritik di media sosial. Namun, warga diingatkan supaya kritik disampaikan dengan bijak.
"Jadi kalau disikapi secara serius, tentu banyak orang yang melakukan hal yang sama tidak hanya ke Mbak Puan tetapi juga kepada Pak Presiden dan sebagainya," kata legislator asal Sumatera Barat ini.
Menurut Guspardi, apa yang dilakukan BEM UI tersebut bisa diperkarakan oleh pihak terkait. Guspardi kembali mengingatkan agar mahasiswa dapat mengendalikan emosinya.
"Kepada orang yang tidak setuju kebijakan pemerintah dan DPR silahkan untuk melakukan kritikan, ini dijamin undang-undang, tetapi dalam menyuarakan tentu harus dikendalikan emosi itu, mana yang boleh dan tidak boleh menurut UU," jelas Guspardi.
Berlapang Dada
Di sisi lain, Guspardi menyarankan agar anggota dewan dan pemerintah tidak tersinggung dengan unggahan BEM UI yang dianggap melecehkan tersebut. Dia berharap kritik ini bisa dijadikan evaluasi agar Parlemen lebih baik lagi.
"(Untuk) pemerintah apakah Presiden, Menkeu, Bupati, Wali Kota dan DPR tentu juga tidak perlu merespons secara berlebihan, tidak perlu juga. Kita terima saja dengan lapang dada, kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar dan sebagainya, ini tidak hanya 1,2 orang, ribuan melakukan hal yang sama," imbuhnya.
RUU Kepariwisataan Disahkan DPR jadi Undang-Undang
Komisi VI DPR jelaskan RUU tersebut dibutuhkan agar pembangunan pariwisata dilaksanakan secara lebih inklusif berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada warga
