Di Forum Dialog SPN, Anies Cerita Diprotes Pengusaha karena Bela Kelayakan Upah Buruh

Jakarta - Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan merespons positif terkait gagasan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat yang diwacanakan Serikat Pekerja Nasional (SPN). Anies pun sempat menceritakan pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Anies saat hadir dalam Dialog Publik yang diselenggarakan SPN di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu, 18 Juni 2023. Dalam momen itu, eks Mendikbud itu menyinggung terkait praktik saat jabat DKI-1.

Dia menceritakan dirinya dapat protes dari pengusaha karena membela kepentingan buruh terkait upah kerja yang layak. Menurutnya, para pengusaha akhirnya bisa paham kebutuhan buruh setelah dirinya mengajak dialog dan bicara dari hati ke hati.

Anies lalu bicara soal gagasan SPN menyangkut Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat. Bagi dia, ide dari SPN itu perlu dieksplore.

"Sebagai sebuah gagasan ini perlu kita eksplore, dan semua ikut partisipasi di sini," kata Anies dikutip pada Senin, 19 Juni 2023.

Dia juga menyampaikan pentingnya aspek keadilan dan kesejahteraan terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Anies mengaku timnya terus melakukan kajian terhadap Omnibus Law. "Saking besarnya saling panjangnya item itemnya," tutur eks Gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut.

Menurut dia, perlu masukan yang diberikan elemen buruh terkait pemberian jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Maka itu, Anies meminta agar perwakilan serikat buruh/pekerja bersedia duduk dengan timnya agar bisa bersama mendalami dan melakukan kajian gagasan tersebut.

"Kami ada 2 tim, yang satu bicara tentang komunikasi, kampanye, satu lagi bicara tentang polecy kebijakan, semacam think tank," jelas Anies.

Dialog SPN itu dipandu presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat. Saat dialog, sempat muncul harapan agar Anies bisa jadi Presiden RI.

Sebab, dengan Anies jadi RI-1 diharapkan bisa  menyebarkan kebijakan dan praktik baik yang telah dilaksanakan semasa jabat Gubernur DKI.

Mahfud MD: Putusan MK Pemilu Dipisah Timbulkan Kontroversi, Saya Kena Tuding

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengaku kena tuding dan semprot imbas putusan MK Nomor 135 Tahun 2024 yang meminta pemilu nasional dan daerah dipisah.

VIVA.co.id

24 Juli 2025