Puan Maharani: Tidak Ada Arti Kekuasaan Bila Rakyat Terbelah, Saling Benci

Puan Maharani Ketua DPR RI, Rapat Paripurna Pembukaan Masa SIdang 2023-2024
Sumber :
  • Youtube Sekretariat Presiden

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pidato pembukaan masa sidang pertama tahun 2023-2024, sekaligus pidato kenegaraan Presiden terkait RUU APBN 2024, menyoroti soal Pemilu 2024.

Puan: TNI Harus Kuat Hadapi Ancaman, Termasuk Serangan Siber

Puan mengatakan, bahwa DPR RI memberi perhatian pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah mulai dilakukan pada 2023 ini.

"Demokrasi adalah alat, pemilu adalah alat, bahwa rakyat sejahteralah tujuannya. Bahwa masyarakat adil dan makmurlah tujuannya," jelas Puan dalam pidatonya, Rabu 16 Agustus 2023.

Golkar Ingatkan Kader Muda Harus Jaga Demokrasi Bersih dari Politik Uang

Tujuan dari demokrasi juga adalah rakyat yang sentosa. Tujuannya juga, lanjut Puan, adalah ketenteraman di tengah-tengah rakyat Indonesia.

"Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah, menjadi kepingan kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki," katanya.

DPR Selesaikan 16 RUU Sepanjang Sidang 2024-2025

Dalam kontestasi seperti pemilu, Puan menegaskan bahwa pasti akan ada perbedaan pilihan. Menurutnya, perbedaan itu adalah alamiah. Tetapi persatuan bangsa yang diperjuangkan untuk diwujudkan.

"Jadi marilah kita jaga dan rawat Persatuan Indonesia. Fondasi utama kita membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit kiranya Bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan," jelas politisi PDIP tersebut.

Puan juga menggugat bahwa bangsa harus kembali pada sifat asalnya. Dimana memang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap dipersatukan oleh yang namanya Pancasila.

"Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti, kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding," katanya.

Dalam pesta demokrasi Pemilu 2024, Puan memastikan bahwa DPR Ri dengan kewenangan konstitusionalnya, akan melakukan pengawalan terhadap jalannya pemilu tahun 2024.

"Sehingga dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil," katanya.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi

DPR Soroti Aksi Segel di Kawasan Puncak: Ganggu Iklim Wisata dan Investasi!

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi menyoroti kebijakan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol dalam menata kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

img_title
VIVA.co.id
5 Oktober 2025