Jokowi: Jangan Terlalu Banyak Aturan yang Membelenggu dan Menjebak

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jangan banyak membuat aturan yang dapat membuat pemerintah atau eksekutif tidak bisa bergerak. Menurut dia, aspek fleksibilitas sangat penting diperhatikan untuk mengikuti persaingan global yang terus mengalami perubahan kemajuan.

Demikian disampaikan Jokowi saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta memperingati Hari Konstitusi 2023 di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Dia mengatakan saat ini jangan sampai aturan malah membuat kaku. Sementara, dunia terus bergerak cepat.

“Saya tegaskan, kita tidak boleh kaku sebab dunia bergerak sangat cepat. Tantangan dan peluang juga berubah sangat pesat, setiap hari, setiap jam bisa berubah-ubah. Sehingga fleksibilitas menjadi penting,” kata Jokowi di Gedung MPR RI pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Jokowi mengatakan aturan itu harus memberi ruang fleksibilitas. Dengan demikian, menurutnya bisa bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang untuk memenangkan persaingan atau kompetisi dengan negara lain.

Ia bilang agar aturan yang membelenggu dan banyak jebakan bisa dihindari.

“Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu. Jangan terlalu banyak jebakan yang kita buat sendiri sehingga kita tidak bisa bergerak. Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif,” jelas dia.

Menurut dia, di era kompetisi seperti sekarang ini bisa untuk menang harus lebih baik dari kompetitor negara lain. Sebab, lanjut dia, Indonesia tidak bisa hanya melihat diri sendiri atau merasa sudah cukup.

“Kita harus bisa lirik kanan kiri. Jika kompetitor melakukan perubahan kebijakan, kita juga harus dan kebijakan itu harus lebih baik dari mereka. Sehingga, fleksibilitas itu penting,” ujarnya.

Heboh Laporan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan Polisi, TPUA Ngamuk: Selayaknya Tidak Dihentikan!

TPUA menyatakan keberatan atas keputusan Bareskrim Polri yang menghentikan laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025