Akui Doyan Makan Burger dan Mi, Megawati Minta Jokowi Perhatikan Impor Gandum

Megawati Soekarnoputri, Rakernas PDI-P
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap bahwa Indonesia tidak memiliki penerimaan pajak dari impor gandum.

Asosiasi Bupati Usul Perpanjangan Jabatan Kepala Daerah Imbas Putusan MK

Padahal, kata Megawati, kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif merupakan kebijakan wajib pada masa transisi Indonesia dalam menempuh jalan berdikari di bidang kedaulatan pangan.

Menurutnya, instrumen tarif itu mesti ditetapkan secara kompetitif untuk memberikan stimulus bagi riset dan inovasi dalam meningkatkan produksi pangan nasional.

PKB Ibaratkan Putusan MK Soal Pemilu Dipisah bak 'Mantenan' Dua Kali, Timbulkan Pemborosan

Presiden Joko Widodo Hadiri Rakernas PDI-P

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

 
"Ini pun mengapa saya berpikir, dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden, saya mendapatkan informasi, dan itu tolong diperhatikan dan dilihat, bahwa bea masuk impor gandum itu 0 persen," ujar Megawati dalam pidato sambutannya di Rakernas IV PDIP di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023.

Curhat Ketua KPU: Sering Kena 'Hajar' gegara Putusan MK

Megawati menegaskan, dikenakannya tarif pajak bagi impor gandum tidak serta-merta menyimpulkan bahwa dia anti dengan komoditas pangan tersebut. Pasalnya, gandum adalah salah satu bahan pangan yang tidak dapat tumbuh di Indonesia.

"Saya bukannya anti-gandum. Saya juga senang hamburger, mi. Namun mengingat gandum tadi, setelah saya terangkan, tidak bisa ditanam di sini," kata dia.

Indonesia, katanya, memiliki 10 sumber pangan lokal, yakni porang, sorgum, sagu, ganyong, hanjeli, hotong, pisang, sukun, talas, dan ubi jalar. Komoditas pangan itu bisa diolah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Rakernas PDI-P

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

"Kita ini bisa mensubstitusi gandum; sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum," ujarnya.

Pemungutan suara atau pencoblosan di pemilu. (Foto ilustrasi).

DPR Kritik Putusan Pemilu Dipisah: MK Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pembuat UU

Anggota DPR RI, Nurdin Halid mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah. 

img_title
VIVA.co.id
5 Juli 2025