Partai Garuda: Ketika Jokowi Menyatakan Netral dalam Pemilu, Tetap Saja Beliau Dicaci Maki

Jakarta - Partai Garuda heran Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang jadi sasaran fitnah dan caci maki oleh orang-orang yang besar karena menggunakan namanya. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut mereka ingin memaksa Jokowi mengikuti keinginan dan mendukung pilihannya.

Kata Teddy, jika tidak mau ikuti, maka nama Jokowi harus dirusak. Menurut dia, dengan cara itu, mereka ingin agar sebagian rakyat yang puas terhadap kinerja pemerintah berubah jadi membenci Jokowi.

Teddy juga menyoroti pihak yang masih mencaci maki Jokowi saat Wali Kota Solo itu menyampaikan sikap netral untuk Pemilu 2024.

"Bahkan ketika beliau menyatakan netral dalam Pemilu, tetap saja beliau di fitnah, dicaci maki dan direndahkan hanya karena beliau tidak berpihak pada mereka," kata Teddy, dalam keterangannya, Kamis, 2 November 2023.

Teddy bilang sebagai Presiden RI, Jokowi dinilainya tidak bisa diatur sesuai keinginan baik partai politik, relawan dan lainnya. Dia menekankan Jokowi bukan petugas partai.

"Beliau bukan petugas Partai tapi Presiden Republik Indonesia," tutur Teddy.

Pun, dia membanggakan sikap Jokowi terhadap negara-negara adikuasa. Teddy menuturkan sikap Jokowi itu bisa terlihat dari penguasaan Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan, pelarangan ekspor biji nikel, bauksit, tembaga dan lainnya.

"Ini yang membuat negara-negara adikuasa murka, tapi ini yang membuat rakyat menyukai beliau. Jokowi tidak bisa diatur negara-negara adikuasa," kata Teddy.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan upaya fitnah dan caci maki terhadap Jokowi akan terus mereka lakukan secara masif. Dia menyindir pihak yang memfitnah Jokowi menggunakan jurus mabuk.

"Mereka gunakan jurus mabuk untuk mendegradasi Jokowi hanya karena Jokowi tidak bisa diatur dan dipaksa untuk berpihak pada mereka," ujarnya.

Heboh Laporan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan Polisi, TPUA Ngamuk: Selayaknya Tidak Dihentikan!

TPUA menyatakan keberatan atas keputusan Bareskrim Polri yang menghentikan laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025