Bawaslu Didesak Panggil Pj Gubernur NTB Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
Arik juga meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk memberikan saksi dan memberhentikan Lalu Gita Ariadi dalam jabatannya sebagai Penjabat Gubernur NTB.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip mengatakan telah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Lalu Gita terkait kehadirannya di acara partai politik.
“Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memaksa hadirnya orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran. Tetapi sebagai upaya kami di Bawaslu, Bawaslu sudah melayangkan surat tertanggal 16 April dan diterima oleh Gubernuran pada 18 April 2024,” katanya.
Dia mengatakan jika terbukti melanggar kode etik ASN, maka Bawaslu akan meneruskan ke Komisi ASN (KASN) untuk segera dilakukan penindakan.
“Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN, maka Bawaslu melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasil klarifikasi disertai dengan dokumen yang ada itu kita teruskan ke KASN dalam bentuk rekomendasi. Kemudian KASN yang memberikan penilaian apakah dokumen yang kita ajukan memunuhi syarat melanggar kode etik atau tidak,” ujar Itratip.
Jika Lalu Gita tidak juga hadir memenuhi klarifikasi Bawaslu NTB, maka Itratip mengatakan akan dilakukan panggilan kedua. Namun, jika masih saja tidak hadir, maka Bawaslu akan meneruskan rekomendasi ke KASN.
“Kalau sampai hari ini atau besok yang bersangkutan (Lalu Gita) belum hadir, maka kami akan melayangkan surat panggilan kedua. Kalau misalnya surat undangan klarifikasi tetap saja tidak dihadiri, maka Bawaslu NTB akan melayangkan langsung hasil kajian dan dokumen yang dimiliki Bawaslu ke KASN,” ujar dia.
Seejumlah organisasi mahasiswa dan BEM, dikabarkan juga akan menggelar aksi serupa di Bawaslu NTB dan Kantor Gubernur NTB. Namun, aksi tersebut digelar di hari mendatang.
Temuan Mengejutkan TNI Sampai Akhirnya Aktivis Ferry Irwandi Terancam Dipolisikan
Pihak dari Mabes TNI mendatangi Markas Polda Metro Jaya, Senin, 8 September 2025. Mereka konsultasi soal temuan dugaan pidana yang dilakukan aktivis Ferry Irwandi
