Wakil Ketua MPR RI Bilang Belum Ada Evaluasi Pilpres Langsung, Baru Evaluasi Pileg dan Pilkada

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI, Syarief Hasan, menyebut pembahasan mengenai perubahan sistem pemilihan presiden atau pilpres, belum akan dilakukan. Dia menilai sistem yang sekarang dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat merupakan demokrasi yang baik.

Evaluasi yang perlu dilakukan untuk pilpres, menurutnya adalah ambang batas pengajuan capres-cawapres oleh partai politik, atau President Threshold. Dimana saat ini ambangnya adalah 20 persen suara sah nasional. 

“Presiden dipilih langsung oleh rakyat merupakan hak demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Yang perlu dievaluasi adalah batasan President Threshold dan evaluasi sistem pileg (pemilu legislatif) terbuka atau tertutup dan juga pilkada,” kata Syarief Hasan kepada awak media, Jumat, 7 Juni 2024..

Pernyataan tersebut berbeda dari statement Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mengatakan membuka peluang untuk mengamendemen UUD 1945, termasuk membuat pilpres tak lagi dilakukan langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh MPR.

Meski begitu, Syarief tak menampik diskusi di internal MPR bakal merambat pada sistem pemilihan presiden. Namun, ia menekankan hal itu belum menjadi konsentrasi MPR saat ini.

Diskusi, menurut politisi Partai Demokrat itu, baru terbatas pada penyelenggaraan pileg dan pilkada yang menimbulkan banyak keresahan.

“Kami akan melakukan evaluasi apakah itu memang sudah cocok dengan kultur dan suasana Indonesia, rakyat Indonesia sekarang ini,” kata mantan Menteri Koperasi dan UKM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Di sisi lain, Syarief Hasan menegaskan tidak ada pembahasan antara MPR dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perubahan mekanisme pilpres. Walau para pimpinan MPR sempat bertemu dengan SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 25 Mei 2024.

“Enggak, enggak ada,” katanya.

DPD: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh untuk Menyelesaikan Persoalan di Papua

Dalam rangka penyusunan agenda kegiatan lima tahun ke depan sesuai Surat Keputusan (SK) yang diterima, Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD–DPR Dapil Papua.

VIVA.co.id

27 Mei 2025