Kepercayaan Publik Terus Merosot, Eks Jubir Tanya KPK: Apa Ada Kendala?

Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta – Komisi III DPR RI mempertanyakan kendala yang dihadapi pimpinan dan pegawai KPK terkait merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

Hasto Gugat Pasal 21 UU Tipikor, Begini Respons KPK

Hal itu ditanyakan Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi dalam Rapat Kerja bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024. 

"Terakhir, ada survei yang dilakukan oleh media yang tempatkan KPK kedelapan, jauh di bawah Polri, Kejaksaan bahkan DPR lebih baik dibanding KPK. Ini survei ya, tentu persepsi. Ini yang ada di persepsi publik," kata Johan Budi.

Legislator Pertanyakan Landasan PPATK Blokir Rekening ‘Nganggur’ Lebih dari 3 Bulan

Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi SP

Photo :
  • DPR RI

Politikus PDIP ini juga mempertanyakan apakah terdapat kendala internal di KPK atau masalah koordinasi antara lembaga antirasuah dengan penegak hukum lainnya. 

Bukan Milik Ridwan Kamil, KPK Yakin Moge yang Disita Terkait Korupsi BJB

“Mungkin sekarang waktu yang tepat menurut saya, karena sebentar lagi kalau gak salah bapak-bapak Pimpinan KPK ini juga sudah purnatugas, dan dengan DPR RI periode 2019-2024, ini rapat yang terakhir juga,” kata Johan Budi. 

Mantan Jubir KPK itu menegaskan pentingnya keterbukaan dari lembaga antikorupsi kepada mitra kerja di DPR RI mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya, baik itu dalam bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, serta pendidikan dan pelayanan masyarakat.

“Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK," imbuhnya.

Ilustrasi lahan tambang.

Dana Pasca Tambang Rp168 M di Bintan Diduga Raib, Aktivis Minta Prabowo Turun Tangan

Aktivis desak Presiden Prabowo usut dugaan korupsi Rp168 miliar di Bintan. Nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad disorot. Gerindra dan penegak hukum ikut disindir keras.

img_title
VIVA.co.id
29 Juli 2025