PDIP Sumut: Bobby Nasution Tidak Pernah Di-blacklist PDIP tapi Diberhentikan

Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon.(B.S.Putra/VIVA)
Sumber :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Medan – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Rapidin membantah telah mem-blacklist Bobby Nasution untuk Pilgub Sumut 2024. Menurut dia, Bobby diberhentikan sebagai kader.

Dia bilang menantu Presiden RI Jokowi itu juga tak pernah mendaftar diri sebagai bacagub di partai berlambang banteng itu.

"Pak Bobby Nasution tidak pernah di-blacklist PDIP, ini dicatat. Tapi, diberhentikan," kata Rapidin, di kantor DPW PKS, di Kota Medan, Rabu sore, 10 Juli 2024.

Rapidin menuturkan antara PDIP dengan Bobby berbeda pandangan politik di Pilpres 2024. Saat itu, PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Sementara, suami Kahiyang Ayu mendukung Prabowo Subianto.

"Kenapa diberhentikan, karena tidak mendukung calon presiden yang diusung PDIP. Artinya, beda pandangan berdasarkan AD/ART harus diberhentikan. Bobby dukung dari calon yang lain," jelas Rapidin.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution Usai Jalani Uji Kelayakan di DPP PKB

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Kemudian, Rapidin menuturkan Bobby yang sudah diberhentikan sebagai kader PDIP maka jangan bawa nama partai dan simbol-simbol partai.

"Kalau beliau diberhentikan, tidak boleh bawa nama partai dan simbol-simbol partai.  Jangan dipelintir, ini satu kesatuan, kalau dipelintir kita yang susah," tutur Rapidin.

Megawati Tersinggung dengan Ucapan Budi Arie yang Tuding PDIP Dalang Framing Judol

Lantas, disinggung peluang Bobby diusung PDIP di Pilgub Sumut 2024, dia bilang soal cagub adalah keputusan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Bisa dari pusat, bisa dari daerah, itu nanti keputusan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," jelasnya.

PDIP Datangi Bareskrim Polri Laporkan Budi Arie Usai Seret BG ke Kasus Judi Online

Dia menuturkan Kembali bahwa Bobby tak mendaftar ke DPD PDIP.  "Mungkin tidak mendaftar, jadi tidak diproses. Kecuali pak Bobby dari DPP. Pintu pendaftaran itu, ada dua, pintu DPD dan pintu DPP," kata Rapidin.

Ahli KPK Ungkap Ditahap Forensik Tak Temukan Bukti Perintah Hasto Tenggelamkan Ponsel
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth

Anggota DPRD DKI Soroti Pelayanan RSUD di Jakarta Belum Optimal, Minta Dinkes Benahi

Manajemen RSUD diminta melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan berdiskusi dengan DPRD jika kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien.

img_title
VIVA.co.id
28 Mei 2025