Paripurna DPD Ricuh! Palu Sidang Mau Direbut, La Nyalla Diteriaki Senator Papua: Jangan Otoriter
- Antara
Jakarta - Rapat Paripurna DPD RI ke-10 tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024, sempat diwarnai kericuhan. Momen itu terjadi saat pimpinan DPD tengan membacakan rancangan perubahan tata tertib atau Tatib.
Di rapat paripurna itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti yang bertindak sebagai pimpinan dan membacakan rancangan perubahan tatib. Perubahan tatib itu sudah dikerjakan Panitia Khusus (Pansus) Tatib maupun Tim Kerja (Timja) Tatib.
Awal kericuhan terjadi saat sejumlah anggota DPD RI mengajukan interupsi menolak perubahan tatib. Salah seorang yang mengajukan interupsi adalah Filep Wamafma.
Interupsi yang dilakukan senator asal Papua Barat Filep Wamafma itu diikuti anggota DPD RI lainnya.
Namun, meski sudah disuarakan, interupsi-interupsi itu tak digubris oleh La Nyalla. Dia tetap membacakan perubahan Tatib DPD RI.
Sidang Paripurna DPD RI
- Dokumentasi DPD RI
Kemudian, karena tak terima, sejumlah anggota DPD RI yang menyampaikan interupsi menghapiri meja pimpinan. Mereka menyampaikan interupsinya langsung ke meja barisan pimpinan DPD yang ada La Nyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
“Pimpinan jangan otoriter!” teriak Filep.
Bahkan, dalam insiden itu, ada anggota DPD RI berusaha merebut palu sidang. Tapi La Nyalla reflek dengan sigap bisa mengamankan palu sidang.
Lalu, tiba beberapa petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPD RI yangh coba membentengi meja pimpinan. Kericuhan pun akhirnya bisa diredam.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berusaha menenangkan situasi.
“Tolong ini forum terhormat. Jangan sampai ada yang terlibat kontak fisik,” kata Nono. Setelah itu, Rapat Paripurna DPD RI akhrinya diskors selama 10 menit.
HUT ke-21, Donor Darah DPD RI Hidupkan Asta Cita Solidaritas Sosial
Ribuan warga dari berbagai provinsi di Indonesia antusias mengikuti kegiatan Senator Peduli Donor Darah yang digelar serentak oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
