PDIP Belum Tentukan Calonkan Anies atau Ahok pada Pilkada Jakarta 

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Lebak, VIVA - PDI Perjuangan belum menentukan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur Jakarta pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) tahun 2024.

Dituduh Budi Arie soal Framing Judol, Said Abdullah PDIP: Kami Bukan Partai Provokator

"Kami saat ini masih dalam percermatan dan yang memutuskan nanti calon gubernur DKI Jakarta itu, yakni Megawati Sukarnoputri," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto setelah mengikuti bedah buku Merahnya Ajaran Bung Karno di Gedung Museum Multatuli Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat, 16 Agustus 2024.

Pengalaman PDIP dalam membangun demokrasi itu didasarkan dari gerakan aspirasi arus bawah yang tidak bisa tersumbat oleh benteng-benteng kekuasaan.

Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik, PDIP Gak Mau Dianggap Diuntungkan

Anies Baswedan .

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Hal itu yang dicermati PDIP dan untuk memutuskan pada calon gubernur DKI Jakarta maupun gubernur Banten tetap mengutamakan gerakan arus bawah. "Kita menyerahkan semuanya calon kepala daerah kepada rakyat atau gerakan arus bawah itu," kata Hasto.

Fraksi PDIP DPR Harap Pemerintah Perkuat Sinergi Bansos dengan Program Pemberdayaan

Menurut dia, pencalonan pendaftaran kepala daerah pada tanggal 27-29 Agustus 2024 dan PDIP melihat momentum gerakan rakyat.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengumumkan 305 daerah PDI P tidak ada masalah sebagai partai jembatan penghubung dari 610 calon dari 305 daerah.

Selama ini, PDIP 57 persen dan nonpartai 62 persen dari kalangan PNS, swasta dan purnawirawan TNI, Polisi dari Golkar 10 persen, Gerindra 6,8 persen. "Kita juga bekerja sama dengan Golkar yang kedua dan ketiga dengan Gerindra," kata Hasto. (ant)

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth

Anggota DPRD DKI Soroti Pelayanan RSUD di Jakarta Belum Optimal, Minta Dinkes Benahi

Manajemen RSUD diminta melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan berdiskusi dengan DPRD jika kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien.

img_title
VIVA.co.id
28 Mei 2025