Serangan Balik Ridwan Kamil ke Mas Pram, Ahok-PDIP Kena Getahnya
- Youtube TvOne
Jakarta, VIVA – Debat terakhir tiga pasangan calon pada Pilkada DKI Jakarta 2024 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu malam, 17 November 2024, berlangsung seru.Â
Ketiga pasangan calon saling beradu gagasan -- bahkan saling serang dalam tema yang diangkat dalam debat pamungkas seputar "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim".
Salah satu yang menarik perhatian adalah mengenai rivalitas paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno Si Doel.Â
Dua paslon itu mulai panas saat sesi tanya-jawab, dimana paslon saling melontarkan pertanyaan kepada paslon lainnya dan kemudian menanggapi.Â
Urgensi Pindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara
Pramono Anung, Debat Ketiga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta
- Youtube KPU DKI
Cagub nomor urut 3 Pramono Anung atau Mas Pram mempertanyakan urgensi dari pernyataan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil ingin memindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara, padahal Ibu Kotanya sudah pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menanggapi pertanyaan Mas Pram, Ridwan Kamil mengakui keinginannya untuk memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara berawal dari sebuah imajinasi seperti halnya IKN.
Menurutnya, jika Jakarta mau mengurangi kemacetan, selain perluasan transportasi publik, maka harus dibenahi tata ruangnya. Salah satunya adalah dengan mengurangi pusat kantor pemerintahan di pusat kota.
Â
Lantas kenapa Jakarta Utara? Kang Emil menyebut Jakarta Utara punya akses yang bagus, Ancol bahkan punya lahan 200 hektar untuk siap dibangun pusat bisnis baru, perkantoran Pemprov Jakarta dan BUMD
Â
"Sehingga, lahan-lahan yang ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, yang menjadi ciri pergaulan internasional. Jadi, IKN adalah imajinasi dan wacana ini juga adalah imajinasi," katanya.
Mas Pram sendiri tak ingin mendebat imajinasi Ridwan Kamil untuk memindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara. Baginya, semenjak Jakarta tak lagi jadi Ibu Kota otomatis banyak gedung pemerintahan yang kosong dan pindah ke IKN.Â
"Saya tidak ingin mendebat hal itu, tetapi dengan banyaknya gedung-gedung yang akan ditinggalkan di Jakarta Pusat apakah itu (pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara) masih diperlukan," ujarnya.