Belum Ada Sanksi untuk Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Bawaslu Telusuri Politik Uang dan Tunggu Inkrah

Jakarta , VIVA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menyebut sanksi terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bakal diberikan usai perkaranya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai. Menurut Bagja, hal itu setelah adanya putusan putusan inkrah dari pengadilan.

Diketahui, Rohidin turut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK jelang pencoblosan Pilgub Bengkulu, beberapa waktu lalu. Kini, statusnya tersangka dugaan korupsi. Posisi Rohidin merupakan cagub petahana Bengkulu. 

“Dalam memberikan sanksi, itu harus inkrah. Tidak bisa, misal, dalam banding kemudian diberlakukan (sanksi), itu agak sulit. Biasanya inkrah,” kata Bagja dikutip Kamis, 28 November 2024. 

Bagja menekankan, perbuatan yang menyebabkan calon kepala daerah terjaring OTT penegak hukum harus dibuktikan terlebih dahulu. Kata dia, jika sudah menjadi terpidana, akan ada mekanisme hukum lain mengenai sanksi dari Bawaslu.

“Harus dibuktikan dulu sebagai terpidana dan berkekuatan hukum tetap. Baru kemudian ada mekanisme hukum lainnya yang kemudian bisa diberlakukan kepada yang bersangkutan,” jelas Bagja.

Lebih lanjut, Bagja bilang, OTT KPK terhadap Rohidin bisa dijadikan sebagai informasi awal menelusuri dugaan politik uang. Sebab, tim KPK sudah menyita amplop berlogo paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah-Meriani yang berisi uang.

“Jadi, saya kira nanti kami akan perlakukan itu sebagai informasi awal. Tentu akan ada data financial intelligence (intelijen keuangan) yang diberikan oleh teman-teman PPATK,” imbuhnya. 
 

Batas Maksimal Koalisi Parpol Harus Diatur untuk Mencegah Capres Tunggal

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyarankan revisi UU Pemilu harus mengatur batas maksimal koalisi untuk pencalonan presiden.

VIVA.co.id

20 Mei 2025