Polemik Kampus Diberi Izin Tambang, Puan Ingatkan Jangan Saling Curiga

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI Puan Maharani menangapi pro dan kontra masyarakat soal Revisi UU Minerba, yang memberikan izin bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang.

Ketua DPP PDIP itu meminta agar semua pihak tak langsung saling curiga dan lebih mengedepankan diskusi.

"Ya, ruang-ruang ini yang kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi, salah komunikasi, atau miskomunikasi. Jadi, jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga. Mari kita sama-sama bicarakan dan diskusikan bersama dulu poin-poinnya. Insya Allah nantinya ada jalan tengah atau titik temu agar ini bermanfaat untuk perguruan tinggi dan masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

Ihw kekhawatiran bahwa izin tambang untuk kampus bisa menghambat daya kritis akademisi terhadap pemerintah, Puan menekankan pentingnya dialog terbuka untuk menghindari kesalahpahaman.

"DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, baik perguruan tinggi maupun masyarakat umum," kata mantan Menko PMK tersebut.

Puan menambahkan bahwa harapan utama dari revisi UU Minerba adalah menciptakan manfaat bagi semua pihak, termasuk universitas dan masyarakat.

"Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya bukan hanya bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang saling mendengarkan. DPR akan menampung masukan dan memberikan tanggapan atas berbagai pandangan yang muncul dalam pembahasan UU ini," imbuhnya.

10 RUU Kabupaten/Kota Disetujui Menjadi Undang-Undang, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Wilayah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) resmi menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang (UU).

VIVA.co.id

25 Juli 2025