Kisruh Distribusi Gas Melon, MPR Sebut Momen Benahi Subsidi

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebut kisruh distribusi LPG 3 kilogram (gas melon) sebagai momentum untuk membenahi masalah energi bersubsidi yang menjadi beban APBN setiap tahunnya. 

Menurut Politikus PAN itu, selain menguras devisa karena 75 persennya volumenya diimpor, subsidi LPG 3 Kg juga tidak sejalan dengan misinya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Sebab, data menunjukkan mayoritas pengguna LPG 3 Kg merupakan masyarakat mampu.

"Saat ini, masyarakat mampu masih banyak menggunakan kompor LPG 3 Kg, sementara kita memiliki surplus listrik hampir 5 gigawatt. Jika masyarakat beralih ke kompor induksi, maka kita bisa secara signifikan mengurangi konsumsi LPG 3 Kg, sekaligus mengurangi over kapasitas listrik yang saat ini turut membebani negara," kata Eddy dalam keterangannya pada Kamis, 6 Februari 2025. 

Karena itu, Eddy mendorong upaya membenahi subsidi energi dengan mencari substitusi untuk LPG 3 Kg. Menurut dia, salah satu solusinya yakni menerapkan elektrifikasi untuk alat masak.

"Perlu diketahui bahwa studi kelayakan tentang penggunaan kompor induksi ini telah dilakukan dan hasilnya cukup positif dalam mengurangi berbagai beban APBN akibat penggunaan LPG 3 Kg," kata Eddy.

Selain itu, Eddy juga mengusulkan pemanfaatan gas bumi untuk disalurkan ke rumah tangga semakin ditingkatkan. Artinya, terang dia, jaringan gas perlu diperluas untuk menjangkau sebanyak mungkin rumah tangga sebagai pengganti dari LPG 3 Kg.

Eddy menambahkan, saat ini Indonesia sudah memiliki sumber gas dan sebagian masyarakat sudah mengaksesnya melalui jaringan gas ke rumah-rumah. Selain itu, kebijakan tersebut juga akan membantu pemerintah mencapai target transisi energi dari LPG 3 Kg yang berbasis fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan atau energi terbarukan.

"Jika kita tingkatkan penggunaan alat masak listrik serta memperluas akses Jargas ke rumah-rumah tangga, beban penggunaan devisa dan subsidi akan turun signifikan," imbuhnya.

Aria Bima PDIP: Jangan Sampai Putusan MK soal Pemilu jadi Kemunduran Kita

PDIP nilai putusan MK soal Pemisahan Pemilu jadi kemunduran demokrasi

VIVA.co.id

17 Juli 2025