Menteri Prabowo Minta Tambah Anggaran saat Efisiensi, Begini Respons MPR

Jakarta, VIVA – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani angkat bicara soal kementerian/lembaga yang kompak mengusulkan penambahan anggaran di 2026. Sebab, usulan anggaran itu menjadi perbincangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Muzani menjelaskan jumlah anggaran tersebut masih sebatas usulan dan belum disetujui oleh DPR RI. Menurutnya, usulan itu pastinya akan dipelajari lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan untuk disetujui atau tidak.



Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Photo :

• istimewa

“Itu pengajuan ya, saya kira itu nanti Kementerian Keuangan dan kementerian terkait akan membaca, mempelajari,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Juli 2025.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, setiap kementerian sudah memiliki program kerja masing-masing untuk tahun 2026. Adapun pagu indikatif disesuaikan dengan rencana kerja di masing-masing kementerian dan lembaga. 

"Pengajuan pagu indikatif sudah saatnya sebelum presiden menyampaikan pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus 2025 nanti,” kata Muzani.

Diketahui, Sejumlah kementerian/lembaga meminta tambahan anggaran dalam rapat kerja bersama DPR RI. Adapun kementerian/lembaga itu sebagai mitra kerja komisi DPR RI menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2026.



Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo

Photo :

• Youtube Sekretariat Presiden

Alasannya, pagu indikatif beberapa Kementerian/lembaga di tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Maka itu, kementerian/lembaga meminta penambahan anggaran untuk melakukan tugas dan program di lingkungannya, maupun mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya yaitu, Badan Gizi Nasional meminta anggaran tambahan Rp118 triliun dari pagu indikatif Rp217 triliun. Sehingga, total anggaran yang diminta sebesar Rp335 triliun.

Uang itu digunakan untuk untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026, termasuk membangun 30 ribu dapur atau SPPG yang target rampung Desember 2025.

Mahkamah Agung juga meminta tambah anggaran 2026 sebesar Rp7,6 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk mendukung hak keuangan, penguatan hingga fasilitas hakim.

Halaman Selanjutnya

Source : Youtube Sekretariat Presiden