Ganjar Sebut Banyak Kader PDIP Minta Megawati jadi Ketua Umum Lagi
Rabu, 16 April 2025 - 00:23 WIB
Sumber :
- istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan banyak kader partai yang menginginkan Megawati Soekarnoputri ditetapkan menjadi ketua umum lagi dalam kongres mendatang.
Ia mengakui Megawati memiliki potensi menjadi ketua umum lagi karena banyak arus bawah yang mendukungnya.
"Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu yah," kata Ganjar Pranowo kepada wartawan di Gedung Kesenian, Jakarta Pusat, Selasa malam, 15 April 2025.
Di sisi lain, Ganjar mengaku partainya belum membahas terkait jadwal kongres partai. Ia mengaku belum mengetahui kapan rencana Kongres PDIP akan digelar. Namun, ia memastikan bahwa Kongres tersebut akan digelar pada tahun 2025.
“Ya tahun ini lah,” kata Ganjar.
Mantan gubernur Jawa Tengah ini juga tidak bisa memastikan apakah kongres partainya akan tetap digelar pada April 2025 atau di bulan yang lain. Namun, dia menyebut bahwa partainya akan memilih hari yang baik.
“Ya pasti nunggu hari baik,” kata Ganjar.
Ganjar Pranowo Hadiri Acara Halal bi Halal TPN di Posko Pemenangan
Photo :
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menjelaskan internal partainya masih belum memutuskan kapan kongres akan digelar. Puan mengaku adanya kemungkinan Kongres PDIP mundur dari April 2025.
"Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya Insya Allah tidak lebih dari tahun 2025," ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 14 April 2025.
Ketua DPR RI itu juga menyebut PDIP tak ingin terburu-buru menjadwalkan kongres partai. Namun, Puan memastikan kongres akan digelar pada tahun 2025.
"Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada. Tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track," ujarnya.
Ia juga menambahkan kendali partai sepenuhnya dipegang oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum," imbuhnya.
Ketua DPR Nilai Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menyalahi UUD
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dipisah menyalahi UUD 1945.
VIVA.co.id
15 Juli 2025
