Jokowi Berpeluang Gantikan Kaesang Jadi Ketum PSI, PDIP Bilang Begini

Jakarta, VIVA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima merespons soal peluang Presiden ke-7 RI Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan Kaesang Pangarep.

Ia menegaskan bahwa PDIP tak akan ikut campur urusan partai lain, termasuk PSI. Aria menjelaskan PSI mempunyai hak untuk memutuskan siapapun yang akan menjadi ketua umumnya.

“PDIP menyalonkan siapa kan internal PDIP, tidak dicampuri. PSI punya independensi untuk memutuskan siapapun, itu hak setiap organisasi,” kata Aria kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 15 Mei 2025.

Ia mengatakan PDIP juga tidak akan mencampuri keputusan PSI yang akan bertransformasi menjadi Partai Super Terbuka (Tbk), yang merupakan gagasan Jokowi.

“Wong PSI ya sudah PSI, namanya partai itu sudah forum tertinggi. Dalam kongres partai itu ya semua bisa diputuskan hak otonomi, hak berdaulatnya organisasi, ya harus diputuskan,” jelasnya.

Aria menjelaskan partainya menghormati sikap setiap partai, jika nantinya Jokowi akan menduduki jabatan Ketua Umum PSI. Di sisi lain, pihaknya berharap Kongres PSI nantinya dalat menguatkan demokrasi maupun yang berkaitan dinamika nasional.

“Kita menghormati seluruh partai di Indonesia ini untuk memberikan semacam pengabdian kepada bangsa lewat demokratisasi. Kita harapkan kongres PSI juga menjadikan instrumen penguatnya demokrasi dan menguatnya berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) masih belum yakin maju sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebab, Jokowi masih melakukan pertimbangan dan perhitungan supaya tidak kalah jika memang mau ikut maju dalam pencalonan Ketua Umum PSI.

“Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” kata Jokowi di Solo pada Rabu, 14 Mei 2025.

Sampai saat ini, Jokowi mengaku belum melakukan pendaftaran sebagai bakal calon Ketua Umum PSI. “Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seinget saya sampai Juni,” ucapnya.

Karena, Jokowi masih mempertimbangkan untuk maju sebagai bakal calon Ketua Umum PSI lantaran sistem pemilihannya menggunakan e-voting. Sehingga, kata dia, seluruh anggota PSI memiliki hak untuk memilih.

“Ya belum tahu. Karena ini kan yang saya tahu, katanya mau pakai e-voting. One man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ,” ungkapnya.

Hakim Mentahkan Klaim Hasto Kasusnya karena Tekanan Politik Usai Pecat Jokowi

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menepis klaim  terdakwa Hasto Kristiyanto bahwa kasusnya karena tekanan politik

VIVA.co.id

25 Juli 2025