Waketum Golkar Nilai Cara Dedi Mulyadi Didik Anak Nakal di Barak Militer Perlu Kajian Lagi
Kamis, 15 Mei 2025 - 17:58 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai perlu ada kajian mendalam terkait kebijakan anak nakal yang dikirim ke barak militer. Kebijakan itu dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Iya perlu itu (kajian mendalam). Jadi tidak semua misalkan masuk gitu loh. Tetapi kan ada memang kriteria-kriteria yang buat masuk di situ sebagai bagian daripada proses itu," kata Idrus Marham kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 15 Mei 2025.
Mantan Sekjen Partai Golkar itu menjelaskan, bahwa perlu adanya analisis terkait penyebab kenakalan anak-anak. Idrus mencotohkan, orang berbuat tindak pidana dipicu oleh kemiskinan.
Baca Juga :
Gebrakan Baru! Dedi Mulyadi Terapkan Jam Malam bagi Pelajar, Pukul 21.00 Malam Harus di Rumah
"Tetapi kan perlu ada analisis, kenakalannya dia kenapa. Kan semua adalah latar belakang, perlu ada kajian. Iya kan? Sama aja misalkan ada orang berbuat pidana bisa saja karena memang dia miskin akhirnya dia apa-apa," jelas politisi yang sempat menjadi Menteri Sosial itu.Â
Di sisi lain, Idrus menilai barak militer bisa menciptakan kedisiplinan dari anak-anak agar mentalnya kuat
Baca Juga :
Golkar: Pemerintah RI Melalui Macron Bisa Galang Negara Lain di Eropa Akui Kemerdekaan Palestina
"Tetapi misalkan masuk ke ditangani oleh militer dalam rangka untuk menciptakan kedisiplinan. Ya bagaimana agar supaya mental dan lainnya itu bisa saja. Tetapi ini kan tidak permanen. Kan gitu loh nanti ada ukuran-ukuran juga yang perlu kita buat sedemikian rupa," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan heboh yang "menyekolahkan" siswa Jabar bermasalah di barak militer. kebijakan itu diberlakukan Dedi mulai 2 Mei 2025.
Dedi bilang kebijakan ini untuk mendidik karakter anak. Menurut dia, kebijakan itu akan mulai dijalankan di beberapa wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan. Program itu termasuk bekerja sama dengan TNI dan Polri.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung.
Halaman Selanjutnya
Dedi bilang kebijakan ini untuk mendidik karakter anak. Menurut dia, kebijakan itu akan mulai dijalankan di beberapa wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan. Program itu termasuk bekerja sama dengan TNI dan Polri.
