Perintah Ketum Golkar Bahlil ke SOKSI: Naikkan Kursi Partai di Pemilu 2029

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat menghadiri Munas ke-12 Depinas SOKSI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Mei 2025
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas ke-12 yang digelar salah satu ormas pendiri Golkar, Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Depinas SOKSI.

Dongkrak Lifting, Bahlil Bakal Percepat Proses Perizinan Bagi KKKS Migas

Dalam sambutannya, Bahlil memerintahkan SOKSI untuk berkonsolidasi dalam rangka meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar pada Pemilu 2029.

"Menaikkan kursi partai. Itu di mana-mana saya mau begitu," kata Bahlil dalam sambutannya dalam acara Munas SOKSI ke-12 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Mei 2025.

Golkar Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, tapi Rakyat Harus Tetap Terlibat

Bahlil meminta kader SOKSI, tidak memikirkan hal lain selain perolehan kursi Partai Golkar. Menurutnya, perolehan kursi Partai Golkar harus menjadi prioritas utama pada Pemilu 2029 yang akan datang.

"Tidak usah kita berpikir terlalu yang lain-lainnya itu nantilah. Kursi partai aja dulu," tuturnya.

Jelang Pernas ke-VIII, Fokusmaker Siap jadi Forum Kepemimpinan Baru

Tak hanya itu, Bahlil juga mengingatkan kader SOKSI untuk terus mendukung dan mengawal seluruh program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Yang terpenting sekarang adalah Golkar punya ide ke depan berdasarkan keputusan munas cuma dua. Satu adalah mengawal, mendukung, mempertahankan pemerintahan yang ada di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran," jelas Bahlil, yang juga Menteri ESDM Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran itu.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di acara Energi Mineral Festival 2025

Bahlil Buka Kemungkinan Blok Migas East Ambalat Dikelola Bersama RI-Malaysia

Potensi migas di wilayah Ambalat yang tengah diperdebatkan Indonesia-Malaysia, tidak bisa dikelola apabila masih dalam keadaan sengketa.

img_title
VIVA.co.id
30 Juli 2025