Arwani PPP: Sebelum Indonesia Membuka Diplomatik, Israel Harus Dihukum Kejahatan Kemanusiaan

Sekjen PPP, Arwani Thomafi
Sumber :
  • ANTARA/ HO-PPP

Jakarta, VIVA –  Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Asalkan negara itu mengakui kemerdekaan Palestina.

Prabowo: Kita Perlu Kritik dan Pengawasan, Tapi Kalau Nyinyir Itu Agak Lain

Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi terobosan diplomasi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Arwani Thomafi mengatakan dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas sesuai mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Prabowo Sebut Gerindra-PDIP Seperti Kakak Adik, Gerindra: Gambarkan Kedekatan Emosional

"Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan, termasuk Israel yang mencaplok tanah Palestina," kata Arwani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.

Arwani mengatakan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bisa terjadi asalkan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Israel harus bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

Cerita Prabowo Bertemu Anak di Klaten Belum Dapat MBG: Tersentak Hati Saya

"Sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik itu, Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional terlebih dahulu atas kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina bertahun-tahun," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel setelah Palestina merdeka. Penegasan tersebut memberi pesan kepada Prancis yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi dengan Arab Saudi untuk perdamaian Palestina-Israel.

PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17–20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat. (Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya