Terpilih Jadi Presiden PKS, Almuzammil: Kepengurusan Baru Berikhtiar Bantu Pemerintahan Prabowo
- Dok. PKS
Jakarta, VIVA -Â Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf mengatakan kepengurusan baru PKS di bawah pimpinannya berikhtiar membantu pemerintah, mengingat PKS berada dalam koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029.
Kata dia, hal tersebut komitmen kepengurusannya akan menghidupkan kembali PKS yang lama dengan moto ‘bersih, peduli dan profesional’.
"Membantu semampu kami, melalui seluruh kader kami, melalui seluruh pejabat publik kami," ujar Muzammil dikutip pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2020 PKS Almuzammil Yusuf
- Dok. PKS
Menurut dia, langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS, guna mencapai amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu, Muzammil mengatakan kepedulian PKS dalam membantu pemerintah dilakukan dengan berbagai macam, seperti bersifat konstitusional, di mana PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun sebagai pejabat publik membantu membuat undang-undang.
Kemudian, Muzammil menyebut bahwa terdapat kepedulian yang bersifat penganggaran. Di mana, kata dia, Fraksi PKS di DPR terus memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat bawah.
"Bagaimana pembangunan ini bisa mulai dari orang yang paling susah. Kalau orang yang paling susah aja kita angkat, yang di atas apalagi," jelas dia.
Pada momen Idul Adha, lanjut Muzammil, kepedulian PKS juga bersifat sosial, seperti menyembelih hewan kurban serta membagikannya kepada masyarakat.
"Nah, ini lah kerja kami. Ada kerja praktis lapangan seperti hari ini,kerja konsep perundang-undangan, hingga kerja konsep penganggaran," ungkap Muzammil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020-2025, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3-4 Juni 2025.
"Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi," kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025.(Ant)
