Pacu Ekonomi Semester II-2025, Pemerintah Siapkan Rp 15,66 Triliun Buat Paket Stimulus Prabowo
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah telah menyediakan anggaran Rp 15,66 triliun bagi delapan program paket ekonomi, yang bakal dipacu di semester II-2025.Â
Dimana dari total Rp 15,66 triliun tersebut, sebanyak Rp 12,79 triliun berasal dari APBN dan sebesar Rp 2,87 triliun lainnya berasal dari non-APBN.
"Dengan total APBN Rp 12,79 triliun untuk paket ekonomi semester-II, dan dari non-APBN terutama dari BPJS adalah Rp 2,87 triliun, ini akan kita jalankan dan seluruh aturan kita siapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA edisi September 2025 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Wakil Menteri Keuangan sekaligus Plh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Suahasil Nazara
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Dia mengaku bahwa desain alokasi anggaran untuk masing-masing program yang bakal dipacu di semester II-2025 ini, masih disiapkan oleh pihak Kemenkeu. Antara lain seperti program magang lulusan perguruan tinggi yang menargetkan 20 ribu orang, dengan anggaran hingga sebesar Rp 198 miliar.
Selain itu, ada pula program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), yang menargetkan 552 ribu pekerja dengan estimasi anggaran mencapai sebesar Rp 120 miliar. Upaya realisasinya pun akan dilakukan usai revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 10 tahun 2025.
Sementara program lainnya seperti program bantuan pangan, yang menargetkan 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), juga disiapkan dengan estimasi anggaran mencapai sebesar Rp 7 triliun.
Selain itu, ada pula bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) dengan diskon 50 persen untuk enam bulan, dengan estimasi anggaran sebesar Rp 18,4 miliar yang ditanggung oleh BP Jamsostek.
Lalu ada pula program manfaat layanan tambahan perumahan yang menargetkan 1.050 unit, dengan estimasi anggaran Rp 150 miliar yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk program padat karya tunai (cash for work) yang menyasar 609.465 orang, disiapkan dengan alokasi anggaran Rp 3,6 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Rp 1,8 triliun untuk Kementerian Perhubungan.
Kemudian, lanjut Suahasil, ada pula program percepatan deregulasi terkait rencana detail tata ruang (RDTR) digital dan integrasi ke sistem OSS, yang disiapkan dengan anggaran sebesar Rp 175 miliar. Terakhir, program perkotaan dengan peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gigs economy, dengan estimasi anggaran mencapai Rp 2,7 triliun.
"Dan saat ini, kita juga tengah mendesain dan menyiapkan alokasi anggaran untuk program paket ekonomi seperti program magang, perluasan PPh 21 DTP, bantuan pangan, bantuan iuran JKK, JKM, dan lain sebagainya," ujarnya.
