PDIP: Publik Punya Masalah Kepercayaan pada Jokowi
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Jakarta, VIVA - Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli menilai masyarakat mempunyai masalah kepercayaan pada mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, masyarakat menilai Jokowi adalah orang yang tidak bisa dipercaya.
Guntur menjelaskan banyak masalah yang menyeret Jokowi mulai dari isu tiga periode hingga teranyar yaitu isu ijazah palsu.
"Makanya, Jokowi sendiri yang membangun trust issue dari soal isu tiga periode, mobil Esemka, intervensi di Pilpres untuk kepentingan anaknya Gibran, ijazah palsu dan lain-lain. Karena publik punya masalah kepercayaan pada Jokowi, sumbernya ya Jokowi sendiri yang tidak bisa dipercaya," kata Guntur kepada wartawan Senin, 9 Juni 2025.
Jubir PDIP Guntur Romli
- Instagram @gunromli
Di sisi lain, PDIP tak mau berkomentar banyak soal isu Jokowi disebut akan maju jadi calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Guntur menegaskan Jokowi berhak menentukan pilihannya.
Namun, Guntur menyoroti pernyataan Jokowi yang akan kembali ke Solo dan ingin menjadi rakyat biasa setelah purnatugas sebagai Presiden Indonesia.
"Tapi saya yakin publik juga masih ingat pernyataan dia, kalau sudah tidak jadi Presiden mau pulang ke Solo, jadi rakyat biasa. Ternyata masih mau cawe-cawe di partai politik. Akhirnya, terkesan Jokowi tidak bisa dipercaya akan pernyataannya sendiri," kata Guntur.
Diketahui, mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) masih belum yakin maju sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebab, Jokowi masih melakukan pertimbangan dan perhitungan supaya tidak kalah jika memang mau ikut maju dalam pencalonan Ketua Umum PSI.
“Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” kata Jokowi di Solo pada Rabu, 14 Mei 2025.
Sampai saat ini, Jokowi mengaku belum melakukan pendaftaran sebagai bakal calon Ketua Umum PSI. “Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seinget saya sampai Juni,” ucapnya.
Jokowi masih mempertimbangkan untuk maju sebagai bakal calon Ketua Umum PSI lantaran sistem pemilihannya menggunakan e-voting. Sehingga, kata dia, seluruh anggota PSI memiliki hak untuk memilih.
“Ya belum tahu. Karena ini kan yang saya tahu, katanya mau pakai e-voting. One man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ,” ujarnya.
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
