Puan: PDIP Bakal Bersuara Lantang Jika Program Pemerintahan Prabowo 'Belok-belok'
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menegaskan posisi partainya yaitu menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Di mana, kata dia, PDIP sesuai amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mendukung semua kebijakan yang dilaksanakan Presiden Prabowo.
"Kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Agustus 2025.
Meski begitu, Puan menekankan, PDIP tak akan tinggal diam dan bakal bersuara lantang jika program pemerintahan Prabowo 'belok-belok' atau tidak untuk kepentingan rakyat.
"Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," ucap dia.
"Jadi artinya posisinya, jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara, dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkas Puan.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang tidak akan masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, PDIP tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
- Dok. Istimewa
Walaupun berada di luar Kabinet Merah Putih, Megawati memastikan PDIP tidak akan menjadi partai oposisi. Sikap resmi ini merupakan hasil Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati dalam keterangan yang diterima, Sabtu (2/8/2025).
Megawati menegaskan, dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo tidak bersifat mutlak. Partai berlambang banteng moncong putih itu akan tetap kritis dan tegas terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat.
