Khofifah Tersenyum Idrus Marham Diusulkan Jadi Mensos
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, dikabarkan akan dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Rencana pergantian pejabat Mensos karena Khofifah maju sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.
Khofifah tidak membantah maupun membenarkan ketika ditanya soal itu. Ekspresinya saat menjawab pertanyaan isu itu tampak tidak ada persoalan seandainya Idrus Marham betul-betul menggantikan posisinya di Mensos. "Kok banyak bocorannya," katanya sambil tersenyum.
Khofifah mengaku mengenal Idrus sudah cukup lama, terutama saat mantan anggota DPR itu menjadi Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. "Saya salah satu pengurus di Jawa Timur," katanya di sela acara MKGR Jatim di Surabaya, Jumat, 22 Desember 2017.
Isu Idrus bakal jadi Mensos menyeruak setelah naskah rancangan perombakan kabinet tersebar di dunia maya. Hal itu berseiring dengan isu revatilasasi kepengurusan Golkar setelah pergantian ketua umum dari Setya Novanto ke Airlangga Hartanto.
"Semua kewenangan Ketum (Ketua Umum), itu hak prerogratifnya diberi mandat penuh. Siapa yang diganti, kapan dilakukan, siapa yang bergeser itu kewenangan Pak Airlangga," kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid, kemarin.
Politikus Golkar Nusron Wahid enggan banyak bicara soal beredarnya draf soal Sekjen Golkar era Ketua Umum Setya Novanto, diangkat sebagai menteri sosial. Ia menyerahkan persoalan menteri itu kepada presiden.
"Tanya Bapak Presiden, dong. Enggak mungkin kami membicarakan menteri, wong itu haknya Presiden. Haknya partai masa membicarakan menteri," kata Nusron.
Soal Isu Reshuffle, Hasan Nasbi: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office atau PCO, Hasan Nasbi menegaskan reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden.
