Penyebab Tabungan Perumahan Pensiunan PNS Susah Cair

Pegawai Negeri Sipil/Ilustrasi.
Sumber :
  • Eduward Ambarita - VIVA.co.id

VIVA – Kementerian Keuangan mengungkapkan penyebab Sulitnya para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencairkan tabungan perumahan saat berubahnya Bapertarum menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera.

Tembus Target di 2025, SMV Kemenkeu Cetak Laba Bersih Rp 459 Miliar di Semester I

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto mengatakan, para pensiunan belum bisa menarik dananya karena Bapertarum yang seharusnya mengembalikan telah dilikuidasi pada 2018.

"Para pensiunan belum bisa menarik dananya karena Bapertarum yang seharusnya mengembalikan telah dilikuidasi tahun 2018, selanjutnya para pensiunan yang akan menarik dananya dilakukan melalui BP Tapera," kata dia kepada VIVA dikutip, Jumat 10 Juli 2020.

Pegawai Kemenkeu Berkurang hingga 979 Orang, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Adapun bagi PNS aktif, Andin melanjutkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, dana yang sebelumnya ada di Bapertarum akan dialihkan ke BP Tapera. Untuk nantinya dikembalikan kepada PNS aktif sebagai saldo awal simpanan peserta di Tapera.

Baca juga: Iuran Tapera Jangan Dipaksakan, Beban Buruh Sudah Berat

Kriteria Marketplace yang Bakal Pungut Pajak Pedagang Online, Kemenkeu Kasih Waktu Bersiap 2 Bulan

"Sedangkan untuk pensiunan atau ahli warisnya akan dikembalikan oleh BP Tapera. Jumlahnya akan dihitung dan ditetapkan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Kementerian PUPR," ungkap Andin.

Seperti diketahui, PP Penyelenggaraan Tapera mengatur proses pengelolaan dana Tapera. Yang mencakup kegiatan pengerahan, penumpukan, dan pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta.

Simpanan Peserta akan dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera secara transparan bekerjasama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Kustodian, dan Manajer Investasi.

Mensesneg RI, Prasetyo Hadi

Istana Tegaskan Amplop Kondangan Tak Kena Pajak

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu amplop kondangan atau hajatan dikenai pajak.

img_title
VIVA.co.id
25 Juli 2025