Alasan BPN Ganti Surat Tanah Asli ke Sertifikat Elektronik

Kamis, 4 Februari 2021 - 09:41 WIB
Oleh :
Sejumlah warga mengangkat sertifikat tanah mereka usai diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2018
Sejumlah warga mengangkat sertifikat tanah mereka usai diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2018
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
Photo Mini 1

VIVA – Pemerintah secara bertahap akan mengubah sertifikat tanah dalam bentuk fisik menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik. Hal itu, tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan PMNA No 3 Tahun 1997 telah dikeluarkan pada Januari 2021.

Baca Juga :
Ketika Kepala BGN Kaitkan Timnas Indonesia Sulit Menang karena Gizinya Tak Bagus

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR Dwi Purnama mengatakan rencana pengantian sertifikat tanah menjadi ke bentuk elektronik dilakukan dalam upaya transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN.

Menurut dia, upaya tersebut telah dilakukan pada tahun lalu dengan memberlakukan empat 
layanan elektronik yang telah disediakan. Yaitu Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertifikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Baca Juga :
Muncul Grup WA 'Orang-orang Senang' di Kasus Korupsi Pertamina, Jaksa Agung Buka Suara

Sementara, untuk sertifikat elektronik ini, kata Dwi bertujuan menciptakan efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, dan mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan. 

"Serta menaikkan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau EoDB (Ease of Doing Business)," kata Dwi di Jakarta dikutip Kamis 4 Februari 2021.

Baca Juga :
Tom Lembong Pertanyakan Hanya Dirinya Mantan Mendag Jadi Tersangka Impor Gula, Kejagung Merespons

Dwi mengungkapkan, pengubahan pendaftaran tanah secara elektronik memiliki sisi positif dalam kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Sebab, bisa mengurangi pertemuan secara fisik antara pengguna dan penyedia layanan.

Selain itu, pendaftaran tanah secara elektronik akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output. 

"Selain sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi pertanahan, hal ini juga efektif untuk mengurangi dampak pandemi," kata Dwi. (ant)

Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin

Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Ditutup Jumat Jam 5 Sore Jelang Nyepi, Dibuka Kembali 30 Maret

Penutupan jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk untuk menghormati umat Hindu yang akan melaksanakan Hari Raya Nyepi pada hari Sabtu 29 Maret 2025.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2025