Menko Airlangga Ungkap Peran ISPO Dorong Industri Sawit Berkelanjutan

VIVA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong semua pihak memandang dan mempresepsikan sawit Indonesia berdasarkan bukti ilmiah atau scientific evidence. Hal tersebut guna menangkal maraknya kampanye negatif yang menghantam pasar salah satu komoditas andalan Indonesia tersebut.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Peran dan Strategi Komunitas Sawit dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, hari ini. 

Menurut Airlangga, salah satu usaha agar pasar minyak sawit Indonesia bisa lebih luas di dunia adalah, dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"ISPO juga menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit," ungkap Airlangga, dikutip dari keterangannya, Rabu, 18 Agustus 2021.

Airlangga yang juga Ketua Komite Pengarah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) menjelaskan, Pemerintah juga mendorong pengembangan  biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil.

Baca juga: Resmi! Ricky Harun Jadi Komisaris Independen Anak Usaha BUMN

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan rendah karbon. Program ini berkontribusi  dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida (CO2) pada 2020. 

Selain itu lanjut Airlangga, Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit 16,38 juta hektare yang dapat menyerap sekitar 2,2 miliar ton CO2 dari udara setiap tahun. Program B30 tersebut, juga merupakan komitmen Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga Crude Palm Oil (CPO).

Seperti diketahui, minyak sawit juga berperan guna mencapai sejumlah target SDGs. Seperti, sebagai sumber energi bersih dan terbarukan yang mendukung ketahanan energi nasional, penyediaan bahan makanan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Mulai 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Bebas PPN 12 Persen

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 Persen, Berikut ini daftar barang dan jasa yang kena PPN 12 persen dan yang bebas PPN 12 persen

VIVA.co.id

18 Desember 2024