Sri Mulyani Serukan Sinkronasi Kebijakan Pasca-Krisis dalam G20
- Tangkapan layar.
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyerukan sinkronisasi kebijakan pasca-krisis atau exit policy dalam Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya ini penting supaya semua negara harus pulih bersama dan lebih kuat.
Sri menyatakan, sinkronisasi kebijakan ini penting karena setiap exit policy yang dibuat negara-negara maju selalu memberikan dampak negatif bagi negara-negara berkembang, yang biasanya masih dalam tahap pemulihan.
Demikian disampaikannya saat menjadi pembicara di kick off Seminar High Level Discussion on the Presidency G20 Indonesia yang digelar di Bali, Kamis, 9 Desember 2021.
"Karena negara-negara maju memiliki dampak pada seluruh dunia. Ini kenapa komunikasi, rencana yang jelas dan kerja sama menjadi harus diperkuat," kata dia.
Dia mencontohkan, saat krisis 2008-2009, negara berkembang masih dalam tahap melakukan kebijakan countercyclical. Sementara itu negara-negara maju telah mencapai tahap pengetatan kebijakan.
Kondisi ini pun bisa saja terjadi saat ini, dimana negara-negara maju mulai dalam tahap normalisasi kebijakan karena telah pulih dari dampak COVID-19, sedang negara berkembang masih dalam tahap pemulihan.
"Karenanya ini bagaimana kita bisa desain exit policy yang lebih sinkron. Ini menjadi lebih sulit karena masing-masing yurisdiksi negara memiliki kecepatan pemulihan masing-masing," tegas Sri.
Oleh sebab itu, Sri menekankan, pentingnya negara-negara maju lebih memperkuat pola komunikasinya saat ini, termasuk dengan rencana kebijakan yang lebih jelas maupun kerja sama.
Di sisi lain, Sri juga menekankan pentingnya multilateralism dalam menyelesaikan dampak dari pandemi COVID-19. Sebab, multilateralism dikatakannya terbukti bisa menyelesaikan masalah fundamental.
"Ini tentu akan menjadi prioritas kita untuk menggalang kolaborasi global atau multilateralisme, bekerja sama secara bersama karena masalah yang dihadapi dunia ini tidak tersekat negara-negara," ungkapnya.
Kasus Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Sri Mulyani, 52 Orang Jadi Tersangka
Total sudah 52 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah pejabat selama tragedi kerusuhan terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu.
