134 Pegawai Pajak Main Saham Jadi Sorotan, Begini Aturannya

VIVA Bisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, sebanyak 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki saham di 280 perusahaan.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, jenis perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pegawai pajak beragam. Namun, mayoritas kepemilikan diatasnamakan istri mereka.

"Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," ujarnya dikutip Kamis, 9 Maret 2023.

Pahala menuturkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak ada larangan bagi PNS untuk berusaha, tetapi dengan beretika dan tidak berhubungan dengan pekerjaan.

Lantas bagaimana aturannya sebenarnya berdasarkan PP tersebut?

PNS Dilarang Memiliki Saham Milik Negara dan Berkaitan dengan Tugasnya

Melansir PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 4 ayat (5), dapat diartikan bahwa setiap PNS dilarang mempunyai saham milik negara.

"Setiap PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah," tulis pasal 4.

Lebih lanjut, pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa PNS akan dijatuhkan hukuman disiplin ringan apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi unit kerja.

Kemudian pada pasal 12 ayat (1), PNS akan dikenakan hukuman disiplin sedang apabila pelanggaran berdampak negatif di instansi yang bersangkutan.

Pada pasal 13 ayat (4) tertulis bahwa PNS akan terkena hukuman disiplin berat apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah atau negara

Adapun hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat itu diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran.

KPK Sampaikan Kepada Kemenkeu untuk Lakukan Pendalaman

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Pahala bahwa kepemilikan saham itu akan berisiko jika pegawai pajak memiliki saham di perusahaan konsultan pajak. Sebab itu akan berpotensi berhubungan dengan wajib pajak dan melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Dengan kepemilikan ini terbuka opsi untuk, katakanlah kalau ada oknum nakal menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menerima sesuatu dari wajib pajak," ungkapnya.

Atas temuan itu, Pahala menegaskan hal itu selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan pendalaman terkait perusahaan tersebut.

Gubernur Pramono Berikan Relaksasi Pajak Daerah, Ini Daftarnya

Pemprov DKI dalam mendukung pemungutan pajak yang adil sekaligus melihat perkembangan dunia usaha yang saat ini dinilainya memang memerlukan insentif

VIVA.co.id

24 September 2025