Tagih Utang BLBI Rp 110 Triliun, Sri Mulyani Minta Satgas Tancap Gas

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk memacu kinerja dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dalam mengejar aset negara.

Sri Mulyani mengatakan, total aset BLBI yang harus dikejar oleh negara yakni sebesar Rp 110,45 triliun. Adapun hingga saat ini Satgas BLBI telah mengamankan aset negara sejumlah Rp 30,659 triliun.

“Sebelum penutupan, BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kencang. Jadi mohon Pak Mahfud supaya tetap nyabetin ini semua satgasnya supaya tetap bisa mendapatkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta dikutip Rabu, 7 Juni 2023.

Untuk, Bendahara Negara ini meminta Satgas BLBI untuk terus menagih seluruh utang atau setidaknya mencapai target 50 persen, sebelum berakhirnya masa tugas Satgas BLBI pada Desember 2023.

Sri Mulyani melanjutkan, hingga 30 Mei 2023 Satgas BLBI  telah berhasil mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai sebesar Rp 30,659 triliun.

“Hari ini yang diserahterimakan Rp 1,85 triliun. Jadi ini adalah dari bagian Rp 30,659 triliun,” ujarnya.

Sri Mulyani sebelumnya, juga sudah meminta agar masa kerja Satgas BLBI untuk diperpanjang. Kendati begitu, dia kembali menyerahkan keputusan tersebut kepada Mahfud MD yang merupakan Ketua Pengarah Satgas BLBI.

"Jadi kalau bisa diperpanjang pak monggo, Bapak yang memutuskan. Saya ikut saja dan membiayai jelas, karena biayanya lumayan juga Pak ya, hasilnya sih bagus," ujarnya.

Merespons hal itu, Mahfud mengatakan dirinya akan mempertimbangkan agar masa kerja BLBI diperpanjang. Namun, bila masa kerja Satgas BLBI diperpanjang, paling lama hanya bisa sampai bulan Agustus 2024.

"Kita akan mempertimbangkan tentu saja apakah diperpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang paling lama sampai Agustus, karena September Oktober sudah proses pergantian pemerintahan baru," ujarnya.

Defisit APBN 2025 Membengkak 2,78% Jadi Rp 662 Triliun, Kemenkeu Buka Suara

Febrio menegaskan, upaya mempercepat belanja masih harus dikebut pemerintah, utamanya belanja pada percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo.

VIVA.co.id

24 Juli 2025