Jokowi Lebur Karantina di Tiga Kementerian, Ini Kriteria yang Cocok Jadi Kepala Barantin

Jakarta – Menteri Pertanian 2001-2004 Bungaran Saragih mengungkapkan, sejumlah kriteria yang tepat untuk menduduki jabatan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin). 

Adapun Barantin telah dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023. Dengan aturan ini, kegiatan karantina di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melebur ke dalam lembaga itu.

Menurut Bungaran, jabatan kepala Barantin mesti diberikan kepada orang profesional yang memahami seluk beluk teknis dunia karantina. 

“Yang berpengalaman bertahun-tahun, dari internal,” kata Bungaran dalam keterangannya Kamis, 3 Agustus 2023.

Bungaran mengatakan, Barantin merupakan institusi teknis menyangkut ilmu dan teknologi. Karenanya ia berharap Jokowi memilih kepala Barantin dengan tepat karena lembaga ini yang paling depan berhadapan dengan negara lain dalam urusan ekspor impor. 

“Jangan tiba-tiba orang entah dari mana terus jadi kepala Barantin. Kalau seperti itu diragukan kapabilitasnya. Bukan hanya orangnya tapi institusinya juga diragukan,” jelasnya,

Bungaran menuturkan, lembaga akan kehilangan arah apabila dipimpin orang yang tak memiliki latar belakang karantina. Selain profesional, menurut Bungaran, kepala Barantin mesti berintegritas dan memiliki kapablitas dalam manajerial serta kemampuan diplomasi mumpuni. 

“Kalau orang baru datang ke situ akan bingung sendiri,” kata dia. 

Meksipun saat ini memasuki tahun politik, Bungaran mengatakan lembaga ini mesti diberikan kepada profesional karena bukan jabatan politik. Bahkan menurutnya, banyak pejabat di internal yang memiliki kecakapan memimpin Barantin.

“Kalau mau kita mengamankan negeri kita dan dihormati, berikan kepada orang profesional. Ini bukan jabatan politik,” ujarnya.

Selain itu, Bungaran mengapresiasi Langkah Jokowi menggabungkan pekerjaan karantina ke dalam satu badan. Ide ini, kata dia, sebetulnya sudah ada sejak ia menjabat sebagai menteri pertanian namun terealisasi di era Jokowi. 

“Dengan digabungkannya karantina maka sumber daya kita bisa digunakan secara efisien untuk pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang," jelasnya.

Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya

Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.

VIVA.co.id

5 September 2025