Punya Penduduk Muslim Terbesar, Kenapa Keuangan Syariah RI Masih Kalah dari Malaysia?

Ilustrasi keuangan syariah.
Sumber :
  • rumahku.com

Jakarta – Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Abdul Hakam Naja menyoroti, soal peringkat keuangan syariah Indonesia yang mengalami penurunan, dan kalah dari Malaysia. Padahal, penduduk muslim Indonesia tercatat 15 kali lipat lebih besar dari Malaysia.

Abdul mengatakan, berdasarkan State of Global Islamic Economic Report (SGIER) peringkat Indonesia naik ke posisi tiga di 2023, dari sebelumnya di posisi empat.

"Tapi catatnya adalah dari enam tolak ukur yang dipakai itu ternyata Indonesia mengalami penurunan di bidang keuangan syariah. Rangking keuangan turun satu peringkat dari posisi 6 menjadi 7," ujar Abdul dalam Diskusi Catatan Awal Tahun Indef, Jumat, 12 Januari 2024.

Ilustrasi keuangan syariah

Photo :
  • Halomoney

Menurut Abdul, yang menjadi catatan dari penurunan peringkat ini adalah posisi Indonesia yang kalah dari Arab Saudi dan Malaysia. Sebab, Malaysia menempati posisi nomor satu, kedua Arab Saudi, dan ketiga Indonesia.

"Kalau kita lihat jumlah penduduk (muslim) Indonesia ini daftar yang terakhir itu jumlahnya 241 juta Desember 2022, yaitu setara 89,2 persen. Sementara penduduk Malaysia itu sedikit sekali itu 19,84 juta yaitu 61,3 persen dari 30-an juta," tegasnya.

Abdul mengatakan, porsi jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan perbankan syariah di banyak dunia.

"Kita ini ada paradoks, jumlahnya gede besar sekali tapi jalannya kaya siput. 89 persen, 241 juta kita hampir 15 kali lipatnya Malaysia," terangnya.

KPK Buka Peluang Periksa Anggota DPR Rajiv Usut Kasus CSR BI

Abdul menjelaskan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pangsa pasar perbankan syariah Indonesia per September 2023 baru mencapai 7,27 persen. Terdiri dari 12 bank umum syariah, dan 20 unit usaha syariah.

"Sementara pangsa pasar perbankan syariah Malaysia per Mei 2023 sudah 46 persen dari perbankan secara keseluruhan," ujar Abdul.

PDIP: RUU Komoditas Strategis Harus Untungkan Petani Tembakau
Pakar Hukum Henry Indraguna

RUU Perampasan Aset Diharap Jangan Jadi Senjata Kriminalisasi Politik

Pakar hukum sebut ada tiga hal krusial yang harus dijaga agar RUU Perampasan Aset tidak justru menimbulkan persoalan baru.

img_title
VIVA.co.id
11 September 2025