Penerimaan Negara 'Boncos' Akibat Kebijakan HGBT, Menteri ESDM Pastikan Ada Benefit Lain

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, saat mengunjungi deretan booth di IPA Convex 2024, ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa, 14 Mei 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) alias harga gas murah untuk industri sebesar US$ 6 per MMBTU, akan dilanjutkan usai programnya berakhir pada Desember 2024 lalu.

Namun, SKK Migas mencatat bahwa kebijakan HGBT itu membuat hilangnya penerimaan negara hingga mencapai US$1 miliar, di sepanjang tahun 2023 lalu.

Saat hal itu ditanyakan kepada Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Dia mengatakan bahwa sebenarnya terdapat keunggulan atau benefit lain yang bisa didapatkan oleh pemerintah, meskipun harus mengorbankan aspek penerimaan negara tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif

Photo :
  • Antara

Hal itu antara lain terkait aspek produktivitas industri penikmat HGBT itu sendiri, yang dipastikan bakal ikut naik seiring dengan kenaikan pajak akibat hal tersebut.

"Kan Ada swap antara penerimaan dan manfaatnya. Produktivitas naik, pajaknya juga naik. Itu benefitnya," kata Arifin saat ditemui di kantornya, Jumat, 12 Juli 2024.

Dengan meningkatnya produktivitas industri-industri yang menerima manfaat dari HGBT itu, Arifin memastikan bahwa hal itu juga akan meningkatkan daya saing dari produk-produk yang dihasilkan oleh para industri penikmat HGBT tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif

Photo :
  • Antara
Kaji Anggaran Wacana Bahlil Tetapkan Elpiji 3 Kg Satu Harga, Kemenkeu: Kas Negara Aman Dong

"Kemudian soal daya saing, produk-produk kita bisa lebih bagus. Sehingga masuk pasar bisa lebih accessible," ujar Arifin.

Namun, ketika ditanya sampai kapan kebijakan gas murah untuk industri itu akan diperpanjang, Arifin mengaku belum bisa menentukan kapan batas waktunya.

RDP Komisi XII, Pertamina Dukung Pemerintah Akselerasi Target Lifting Migas 2025

"Ya terus (diperpanjang). Lanjut aja dulu," ujarnya.

Topang Ekonomi Nasional, Setoran PLN ke Kas Negara Capai Rp 65 Triliun Lebih 2024
Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto

Deretan Kementerian/Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran 2026

Sejumlah Kementerian/Lembaga usul penambahan anggaran untuk tahun 2026. Alasannya, pagu indikatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

img_title
VIVA.co.id
11 Juli 2025