Pemerintah Resmi Larang Rokok Dijual Eceran hingga Harus Jauh dari Sekolah

Rak rokok di minimarket (foto ilustrasi)
Sumber :
  • VIVAnews/Arrijal Rachman

Jakarta, VIVA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Capaian Nyata BPJS Kesehatan, Bukti Pemerataan Layanan JKN Hingga ke Pedalaman

Dalam PP tersebut, rokok dilarang dijual secara eceran. Hal tersebut tercantum pada Pasal 434 ayat 1 poin c, melarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik. Secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," dikutip dari Pasal 434 ayat 1 poin c, Selasa, 30 Juli 2024.

Aplikasi Ini bikin Limbah Sawit, Karet dan Tebu jadi Duit

Ilustrasi rokok (picture-alliance/dpa/APA/H. Fohringer).

Photo :
  • dw

Lalu, pada pasal 434 ayat 1 poin e mengatur bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Dexa Medica Tegaskan Pentingnya Deteksi Dini Kesehatan Lewat Cek Segitiga

Selain itu, pemerintah juga melarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik melalui aplikasi maupun media sosial

"Menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial," dikutip dari Pasal 434 ayat (1) poin f.

Ilustrasi usia merokok minimal 18 tahun ke atas.

Photo :

Sementara, pada Pasal 434 ayat 2, menyatakan ketentuan larangan pada ayat (1) poin f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

"Ketentuan larangan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat," bunyinya.

Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Marthinus Hukom

Kepala BNN: Riset Ganja Bagi Kesehatan Bukan untuk Legalisasi Penggunaan

Kepala BNN Marthinus Hukom tidak sepakat jika ada upaya melegalkan penggunaan ganja untuk kesehatan.

img_title
VIVA.co.id
15 Juli 2025