Haedar Nashir Tegaskan Jangan Remehkan Kemampuan Muhammadiyah Kelola Tambang

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta berbagai pihak dan masyarakat tak meremehkan atau underestimate organisasinya dalam pengelolaan tambang. 

Ia menilai PP Muhammadiyah sudah membangun beberapa lembaga pendidikan hingga fasilitas kesehatan dengan baik. Maka, Haedar yakin Muhammadiyah dapat mengelola tambang dengan baik.

"Tapi jangan underestimate gitu kan, kami Muhammadiyah itu kan juga bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha bisa bikin hotel. Bisa Insya Allah, bisa juga menjalankan program-program berskala besar," kata Haedar kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.

Di sisi lain, Haedar mengatakan pengelolaan izin tambang hanya diberikan pemerintah Indonesia kepada konglomerat. Saat ini, izin pengelolaan tambang dapat bergeser ke organisasi masyarakat.

"Saya pikir masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami persoalan tambang itu, bahwa ini program sebagaimana program pada umumnya, yakni di bidang usaha, di bidang bisnis, yang mungkin berbeda itu selama ini dikuasai oleh mereka yang disebut dengan konglomerat, bergeser ke formal," jelasnya. 

Pimpinan Muhammadiyah, kata dia, selama ini sangat memperhatikan isu lingkungan. Salah satunya, yaitu Muhammadiyah satu-satunya organisasi masyarakat yang memiliki pusat mitigasi perubahan iklim atau climate center.

"Yang kedua, lingkungan. Saya pikir ini konsen kita semua. Muhammadiyah selalu konsen ke situ, bahkan di Milad 2011 kemarin, 2023 kemarin, itu kita ngangkat soal climate change. Bahkan kita punya Muhammadiyah Climate Center. Satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat," tutur dia.

Diketahui, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan, siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah. Tawaran ini berasal dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, PP Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola atau pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. 

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Abdul dalam keterangannya Minggu, 28 Juli 2024.

Hilirisasi Pertambangan Ditegaskan Harus Bernilai Tambah, Anggota Komisi XII: Jangan Hanya Sekadar Jargon

Hilirisasi harus menjadi strategi pembangunan industri nasional yang tidak hanya bersifat simbolik atau sekedar jargon yang memenuhi target fisik semata.

VIVA.co.id

16 Juli 2025