Bahlil Tegaskan IUP Prioritas untuk UMKM dan Koperasi Tak Bisa Dipindahtangankan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) prioritas untuk UMKM dan koperasi tidak bisa dipindahtangankan. Bahlil menekankan, pihaknya akan mengawasi secara ketat hal tersebut sebab IUP prioritas tidak bisa dipindahtangankan dalam bentuk apapun.

Dongkrak Omzet, Pertamina dan Dekranas Latih UMKM Perempuan Manfaatkan AI

"Satu lagi, IUP-nya yang akan kita kasih kayak prioritas untuk UMKM, kooperasi, itu tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun. Bukan beli, dikasih, habis itu dijual lagi. Jadi, nggak akan dipindahtangankan dalam bentuk apapun," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

Ilustrasi truk tambang

Photo :
  • ABB
KPK Buka Peluang Panggil Sesmen UMKM Terkait Surat Kunjungan Istri Menteri Maman ke Eropa

Bahlil menekankan, hal tersebut penting agar bisa mendorong pelaku UMKM bisa berkembang dan dalam jangka waktu 4-5 tahun, pelaku UMKM dapat menjadi pengusaha-pengusaha baru.

"Supaya apa? Kami ingin untuk mendorong pengusaha-pengusaha baru yang muncul dari daerah. Jadi sekarang di UMKM, 5 tahun, 4 tahun, itu bisa menjadi pengusaha besar. Nah, inilah yang menjadi tujuan pemerintah," kata Ketum Partai Golkar itu.

Program Prabowo Dinilai Lompatan Besar, Titik Balik Kecenderungan yang Selama Ini Meminggirkan Koperasi

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, UMKM dan koperasi yang bisa mengelola tambang, hanya UMKM dan koperasi yang berasal dari wilayah pertambangan tersebut. Karena itu, kata dia, pengelolaan tambang bukanlah UMKM atau koperasi di luar wilayah tambang.

"Nah, UMKM ini adalah UMKM daerah. Contoh, dia di Kalimantan Timur, wilayahnya. Yang mengajukan UMKM-nya itu harus UMKM orang Kalimantan Timur yang ada di kabupaten itu. Supaya apa? Pemerataan. Selama ini kan enggak merata. Jujur dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa IUP ini lebih banyak dimiliki kantornya berada di Jakarta," kata Bahlil. 

"Nah, ini kami mau kembalikan. Mau kembalikan dalam rangka apa? Pemerataan. Biarlah orang-orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu yang menjadi arah kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo," imbuhnya.

HIPMI Jakarta Pusat.

Strategi Hipmi Jakpus Bangun Ekosistem UMKM

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) menegaskan komitnya mendorong Usah Mikro Kecil dan Menengah untuk naik kelas.

img_title
VIVA.co.id
9 Juli 2025