Data Penerima Bansos Akan Diperbarui Kuartal II-2025

Jakarta, VIVA – Pemerintah akan memperbarui data penerima bantuan sosial (Bansos) mulai kuartal II-2025. Jika sebelumnya masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama, maka pada periode selanjutnya akan beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Pergantian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran dan minim kesalahan distribusi.

"Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS," kata Menteri Sosial RI, Gus Ipul yang dilansir dari laman resmi Kemensos pada Rabu, 19 Februari 2025. 

Pencairan bansos kuartal I-2025 hampir rampung



Ilustrasi pencairan dana bantuan sosial (bansos)

Photo :

Sementara itu, pencairan Bansos untuk triwulan pertama 2025 hampir selesai, dengan progres sudah mencapai 90% per 18 Februari 2025. Pemerintah menargetkan distribusi bantuan ini rampung sebelum bulan Ramadan yang diperkirakan jatuh pada awal Maret 2025.

"Sekarang sudah 90 persen per hari ini, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua," ujarnya. 

Kepala daerah diminta aktif dalam verifikasi data

Agar pembaruan data penerima Bansos berjalan optimal, Kemensos mengajak seluruh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk turut serta dalam proses verifikasi dan validasi. Proses ini akan dilakukan bersama Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai elemen sosial di daerah.

"Kita minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut. Jadi, mudah-mudahan semuanya sesuai harapan. Nanti akan kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan sosial pada triwulan berikutnya," tandasnya. 

Jika sistem ini berjalan dengan baik, diharapkan program bansos ini dapat lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Halaman Selanjutnya

Kepala daerah diminta aktif dalam verifikasi data