Kabar Baik! Bansos Kemensos Cair Sebelum Ramadan

Ilustrasi penerima bansos PKH
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta, VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa pencairan bantuan sosial (Bansos) untuk triwulan pertama tahun 2025 hampir selesai. Proses distribusi diperkirakan akan tuntas sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang diprediksi jatuh pada awal Maret 2025.

PPATK Ungkap Ada Dana Bansos Rp 2,1 Triliun Mengendap di Rekening Dormant Lebih dari 3 Tahun

Proses Pencairan Hampir Rampung

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghiimbau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk kembali ke jalan yang benar hang sesuai dengan NU

Photo :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito
Pemerintah Tambah 37 Sekolah Rakyat, Total Tampung 9.700 Siswa

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa pencairan Bansos sudah mencapai 90% per tanggal 18 Februari 2025. 

"Sekarang sudah 90 persen per hari ini, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua," ujar Menteri Sosial RI (Mensos) Gus Ipul yang dikutip dari laman Kemensos pada Rabu, 19 Februari 2025. 

Seskab Teddy Diusulkan jadi Duta Sekolah Rakyat, Begini Respons Mensos

Kemensos berupaya memastikan bahwa distribusi bantuan ini berjalan tepat waktu agar masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan manfaatnya sebelum menjalani ibadah puasa.

Data Penerima Bansos Akan Diperbarui

Program Keluarga Harapan (PKH)/Ilustrasi bansos

Photo :
  • Portal Resmi Pemprov DKI Jakarta

Untuk triwulan pertama tahun 2025, penyaluran Bansos masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama. Namun, pada triwulan kedua, pemerintah akan beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang saat ini masih dalam tahap validasi.

"Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS," jelasnya. 

Peran Kepala Daerah dalam Validasi Data

Agar Bansos lebih tepat sasaran, Kemensos mengajak seluruh kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, untuk aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Hal ini dilakukan bersama dengan Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) daerah, serta pilar sosial lainnya.

"Kita minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut. Jadi, mudah-mudahan semuanya sesuai harapan. Nanti akan kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan sosial pada triwulan berikutnya," tandasnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya